Anggota Baru DPRD DKI, Mantan Staf Ahok Banjir Keluhan Soal PKL
Reporter
Imam Hamdi
Editor
Zacharias Wuragil
Senin, 2 September 2019 17:54 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus perempuan dari PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, mengaku langsung kebanjiran pengaduan tentang kondisi ibu kota di pekan pertamanya bertugas sebagai anggota parlemen Jakarta. Di antara pengaduan yang diterimanya adalah tentang keberadaan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan bebas kendaraan bermotor setiap minggu pagi.
Para PKL disebutnya menjamur sehingga membuat kawasan car free day di Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin tersebut tak apik. "Dulu orang bisa olahraga sekarang sudah terlalu banyak PKL," kata Ima mengungkapkan isi pengaduan itu saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019.
Ima menuturkan menerima keluhan itu dari warga Jakarta yang datang langsung ke kantornya di DPRD DKI. Mereka disebutkannya merasa terganggu karena PKL banyak mengokupansi badan jalan.
Ima menyatakan memahami jika Pemerintah DKI ingin memberi kesempatan kepada para pedagang membuka lapak saat car free day. Namun, pemerintah harus memastikan agar mereka tertib dan tidak mengganggu warga yang memang berhak untuk menggunakan jalan itu untuk berolahraga.
Selain mendapat banyak keluhan terkait PKL, perempuan yang pernah bekerja untuk mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu juga banyak mendapatkan laporan terkait jalan rusak dan tidak meratanya pendistribusian Kartu Jakarta Pintar. Ima mengatakan fraksinya bakal berkoordinasi dengan partai lain untuk segera memanggil pemerintah memberi penjelasan terkait sejumlah permasalahan di ibu kota, terutama penataan PKL.
"Prinsipnya kalau saya pribadi, kalau misalnya itu trotoar tidak boleh dilakukan untuk jualan ya kita harus taati peraturan," katanya.
Persoalan PKL sebelumnya juga telah mencuat setelah hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda itu diterbitkan Gubernur Anies Baswedan agar bisa menutup Jalan Jatibatu Raya, Tanah Abang untuk menampung pedagang kaki lima. Dengan dicabutnya aturan tersebut, Gubernur dilarang menutup jalan untuk pedagang.
Menjawab putusan itu Anies menyatakan tengah menyusun roadmap untuk menata pedagang kaki lima atau PKL di ibu kota. Dia juga mengatakan kalau apa yang diakukannya di Tanah Abang hanya pelanggaran kecil, namun menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil.
