Cerita Guruh Lunggana Terbeban Nama Besar Lulung di DPRD DKI

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 4 September 2019 19:01 WIB

Anak kedua Abraham Lunggana alias Lulung, Guruh Tirta Lunggana, saat ditemui di ruang Fraksi PAN DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta -Guruh Tirta Lunggana merasa terbeban dengan nama besar sang ayah, Abraham Lunggana, atau dikenal Lulung, di DPRD DKI Jakarta.

Menurut Guruh, politikus lain bahkan pernah seperti menyindir dirinya apakah mampu menjalani tugas sebagai wakil rakyat di Ibu Kota.

"Sindir-sindirlah. Bisa enggak kayak bapaknya, mampu tidak?" kata Guruh menirukan sindiran tersebut saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019.

Meski begitu, Guruh santai meladeni 'hujatan' baik dari politikus ataupun warganet. Dia berujar tak tersinggung dengan sindiran tersebut. Pria 34 tahun ini menganggap wajar apabila kualitas dirinya disandingkan dengan Lulung.

Lagipula, dia menambahkan, masih ada anggota DPRD DKI lain yang merupakan anak politikus. Mereka seperti anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Zita Anjani dan anak Ketua DPR Bambang Soesatyo, Dimaz Raditya Nazar Soesatyo.

Advertising
Advertising

"Jalanin saja, mengalir. Karena kan memang masa transisi sekarang," ujar dia.

Guruh terpilih sebagai anggota DPRD DKI dari Dapil 10 Jakarta Barat. Dia bergabung dengan PAN, sama seperti sang ayah. Guruh dipercayakan menjadi tim hubungan masyarakat (humas) Fraksi PAN di DPRD DKI.

Saat ini, menurut dia, fraksi sedang mengumpulkan isu permasalahan warga yang ditampung sembilan anggota PAN di DPRD. Setelah itu, fraksi bakal merapatkan isu tersebut lalu membagi tugas ke masing-masing anggota.

Adapun Lulung merupakan Wakil Ketua DPRD DKI periode 2014-2019. Di akhir masa jabatan, Lulung keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga harus mundur dari kursi pimpinan dewan. Posisi Lulung digantikan oleh Ichwan Zayadi.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

11 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

18 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

28 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

39 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

45 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

47 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

50 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

51 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya