TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tengah bimbang, pasalnya anggaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Depok 2020 masih terus dikurangi.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, dari total anggaran yang diajukan pihaknya sebesar Rp 74 miliar, harus mengalami pengurangan menjadi Rp 64 miliar.

“Itupun menurut kabar masih harus dikurangi. Tapi saya belum dapat informasi resmi,” kata Nana ditemui Tempo, Kamis 5 September 2019.

Nana mengatakan, dengan adanya pengurangan anggaran tersebut pihaknya terpaksa harus melakukan efisiensi penyelenggaraan. “Salah satu kegiatan yang diefisiensi adalah sosialisasi,” kata Nana.

Padahal, lanjut Nana, kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan pilkada merupakan ujung tombak guna meningkatkan partisipasi pemilih.

“Terpaksa kita harus kerja ekstra untuk sosialisasi ini, mengandalkan kegiatan non anggaran,” kata Nana.

Nana menargetkan, angka partisipasi pemilih di Kota Depok sama atau lebih dari Pemilu 2019 kemarin yang mencapai 83 persen. “Selain itu, yang terancam di efisiensi ya fasilitas kampanye,” kata Nana.

Diketahui, tahapan awal Pilkada 2020 akan dimulai pada 23 September 2019 mendatang. “Masih masuk tahapan persiapan, kalau sesuai jadwal Pilkada dilaksanakan 23 September 2020,” kata Nana.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, ajuan anggaran Pilkada Depok terlalu besar dan mesti dilakukan efisiensi kembali. “Betul sudah diajukan Rp 64 miliar untuk tahun 2020, tapi ini masih akan dievaluasi karena menurut saya terlalu besar,” kata dia, Selasa 20 Agustus 2019.

Hendrik pun enggan menyebut ideal anggaran yang efisien dalam pelaksanaan Pilkada Depok 2020. “Idealnya, masih dikaji,” ujarnya.