TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar seratusan pencari suaka kembali ke eks Gedung Komando Distrik Militer di kawasan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, sejak beberapa hari belakangan. Mereka mengaku kehabisan uang karena bantuan dari Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi, UNHCR, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu pencari suaka yang ditemui Tempo, Abdul Zabih, mengaku terpaksa kembali ke bekas gedung Kodim dengan harapan mendapatkan bantuan makanan, minuman dan kebutuhan lainnya. Dia mengaku uang sebesar Rp 1,3 yang sempat diberikan UNHCR pada awal bulan lalu telah habis untuk memenuhi kebutuhannya, istri serta kedua anaknya.

“Sekarang tidak punya uang. Tidak bisa makan,” tutur dia saat ditemui di gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu, 11 September 2019.

Pria asal Afghanistan tersebut mengatakan dia sempat menyewa kos-kosan di sekitar Kalideres dengan harga Rp 800 ribu per bulan sejak 2 September lalu. Sisa uang Rp 500 ribu pun habis dengan cepat untuk membeli makanan.

Menurut Abdullah, pihak UNHCR menjanjikan akan kembali memberi bantuan sebesar Rp 2 juta. Nyatanya, hingga 9 September, dia tak mendapatkan kabar atas janji tersebut. Ia kemudian memilih untuk kembali tinggal di gedung eks Kodim dengan tenda.

“Kalau di rumah kos, saya tidak punya uang untuk makan. Uangnya habis. Tidak bisa buat beli pampers anak saya ataupun susu,” kata pria yang fasih berbahasa Indonesia itu.

Di tempat pengungsian, Abdul berharap makanan dari bantuan. Sayangnya, sejak Jumat 6 September lalu, UNHCR telah menyetop bantuan makanan dan air minum kepada para pengungsi.

Badan Kesbangpol DKI Jakarta sebelumnya mencatat adanya peningkatan jumlah pencari suaka di bekas Gedung Kodim setelah dibolehkan lagi untuk ditempati.
"Kemarin bertambah lagi setelah eks Gedung Kodim dibolehkan lagi," kata Kepala Badan Kesbangpol DKI Taufan Bakri saat ditemui di Balai Kota DKI, Selasa, 10 September 2019.

Saat ini, kata Taufan, jumlah pencari suaka di eks Gedung Kodim mencapai 390 orang dan berkemungkinan bertambah. Sebelumnya, ia menyebut para pengungsi yang tinggal di sana berjumlah 200 orang setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta untuk mengosongkan gedung tersebut.

Taufan mengatakan sejauh ini, DKI belum membatasi pemanfaatan gedung tersebut sampai pemerintah pusat mendapatkan solusi atas ribuan pengungsi itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui Kementerian Luar Negeri, kata dia, sebelumnya meminta Pemerintah DKI Jakarta untuk tetap membuka eks gedung Kodim sebagai tempat pengungsian.