TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menargetkan sebanyak 2.000 unit bus listrik akan mengaspal di Jakarta pada 2020. Bus dengan gas buang 0 persen ini nantinya akan mengganti bus bertenaga fosil agar kualitas udara membaik.

"Target saya tahun 2020 minimal 2.000 unit dulu bus listrik. Harus optimistis tercapai, ngga ada nanti-nanti, kita udah polusi kok, polusi kan sudah hari ini," ujar Bambang di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis, 12 September 2019.

Sebagai langkah awal, Bambang menyebut Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan Mobil Anak Bangsa (MAB) untuk pengadaan 500 unit bus listrik di tahun depan. Selain itu, ia juga mengatakan bus listrik tengah diuji coba oleh PPD.

Soal skema pengadaan bus listrik, Bambang mengatakan, tak akan menggunakan dana APBD. Pihak yang akan membeli bus listrik tersebut ialah operator yang akan dibayar rupiah per kilometer beserta biaya perawatan.

"Mereka beli pakai duit sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah. Pakai murni swasta," ujar Bambang.

Saat ini, PT Transjakarta baru mengoperasikan tiga bus listrik. Bus-bus tersebut sebelumnya sudah melalui uji coba selama ema, bulan untuk mengangkut penumpang di kawasan wisata. Ketiga bus listrik itu akan kembali dilakukan uji coba selama enam bulan ke depan untuk selanjutnya beroperasi komersial pada tahun 2020.

Tiga bus listrik itu merupakan produk dari BYD Company Ltd asal Cina tipe medium dan satu yang diproduksi PT Mobil Anak Bangsa (MAB) dengan tipe single. Ketiga bus tersebut saat ini sudah lolos sertifikat uji tipe dari Kementrian Perhubungan dan tengah dalam pembuatan plat kuning di kantor Samsat.

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan pihaknya akan menambah jumlah armadanya sebanyak 7 ribu unit pada tahun 2020. Di antaranya, Agung mengatakan akan tersedia bus listrik. Namun dia tak merinci jumlahnya.

"Tahun depan jumlah bus listrik akan tergantung dari APBD 2020. Saat ini APBD belum ada, DPRD juga baru ganti. Kami baru bisa pastikan saat sudah ada APBD," ujar Agung.