Apjatel Minta DKI Perpanjang Razia Kabel di Atas Trotoar, Sebab..

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 15 September 2019 06:08 WIB

Pejalan kaki menyaksikan saluran kabel bawah tanah yang berada di kawasan spot budaya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat Ahad 18 Agustus 2019. TEMPO /Tauifq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) meminta pemerintah DKI Jakarta memperpanjang waktu penertiban kabel serat optik yang berada di atas trotoar.

Ketua Apjatel Muhammad Arif Angga mengatakan operator secara bertahap akan menurunkan kabel serat optik yang ada di atas trotoar.

"Instruksi gubernur untuk memasukan kabel ke bawah trotoar baru keluar pada Desember tahun lalu. Kami company swasta bingung dikasih aturan tersebut," kata Arif saat dihubungi, Sabtu, 14 September 2019.

Selain itu, menurut dia, waktu yang diberikan pemerintah untuk menertibkan kabel serat optik yang ada di udara di 81 ruas jalan cukup cepat. Arif berujar perusahaan penyedia layanan internet yang mempunyai kabel akan sulit memenuhi permintaan pemerintah. "Ada 100 km kabel yang akan ditertibkan. Sebagian merupakan kabel serat optik."

Ia menjelaskan beban investasi untuk memindahkan kabel dari atas ke bawah tanah sangat besar. Operator membutuhkan anggaran Rp 200 ribu untuk memindahkan satu meter kabel.

Bayangkan, kata dia, dalam relatif singkat harus memindahkan kabel sepanjang 100 km. "Nilai investasinya sangat tinggi. Kalikan saja 100 km itu dengan nilai Rp 200 ribu per meter."

Selain itu, setiap trotoar bisa terpasang kabel serat optik dari operator operator. Jadi, butuh investasi Rp 20 miliar untuk memindahkan satu kabel sepanjang 100 km ke dalam tanah.

Apjatel meminta kebijakan dari pemerintah agar tidak langsung memutus seluruh jaringan kabel jaringan optik. Sebab, kata dia, kebijakan tersebut bakal mengganggu layanan internet ke masyarakat. "Kebel diturunkan, nanti bisa mati semua (jaringan internet)."

Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan menertibkan kabel-kabel udara di sepanjang 100 km trotoar pada tahun ini di wilayah Ibu Kota.

"Target penertiban kabel udara untuk tahun ini sekitar 100 km," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho saat ditemui di trotoar kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019.

Berita terkait

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

2 jam lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

2 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

17 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

19 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

21 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

22 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

23 hari lalu

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

24 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

27 hari lalu

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

27 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya