250 Mahasiswa Unisma Bekasi ke DPR Tolak Revisi UU KPK

Reporter

Editor

Selasa, 24 September 2019 09:51 WIB

Sekitar 250 mahasiswa Unisma Bekasi di depan kampus mereka sebelum bergerak ke DPR RI, Jakarta. Mahasiswa menuntut pembatalan sejumlah rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Tempo/Adi Warsono

TEMPO.CO, Bekasi - Sedikitnya 250 mahasiswa dari Universitas Islam '45 Bekasi hari ini bergerak ke depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka berunjuk rasa menolak revisi UU KPK dan isu nasional lainnya.

"Kami akan bergabung dengan mahasiswa lain dari berbagai daerah," kata Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisma, Faly Marlian Putra, kepada Tempo pada Selasa, 24 September 2019.

Ia mengatakan, massa sebanyak itu berasal dari semua fakultas di Unisma Bekasi. Ratusan mahasiswa itu bertolak ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Di Jakarta, mereka akan menyerukan mosi tidak percaya di depan gedung DPR/MPR RI.

"Polemik RUU KUHP dan isu nasional lainnya memicu gelombang protes dari berbagi macam elemen masyarakat, salah satunya adalah aksi mahasiswa yang menolak dan menyatakan sikap dalam bentuk mosi tidak percaya," ujar Faly.

Selain mahasiswa Unisma Bekasi, hari ini mahasiswa yang menamakan dirinya 'Aliansi Mahasiswa Indonesia Tuntut Tuntaskan Reformasi' bakal kembali menggelar demonstrasi hari ini di depan gedung DPR/MPR RI. Aksi ini mendapatkan pengawalan sebanyak 18 ribu polisi, lebih banyak dari pengamanan kemarin.

Advertising

Berita terkait

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya