Soal Rencana Demo ke DPR, Sopir Ojek Online: Narik Dulu Aja

Reporter

Tempo.co

Jumat, 27 September 2019 23:51 WIB

Pengendara ojek online dari Gojek Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih saat berunjuk rasa di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2019. Beberapa dari mereka terlihat membawa bendera Merah Putih dan mengibarkannya di sela aksi unjuk rasa. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat beredar rencana demonstrasi oleh koomunitas ojek online atau ojol di DPR RI pada Jumat, 27 September 2019. Demonstrasi merangkai yang telah dilakukah ribuan mahasiswa dan ratusan pelajar tiga hari berturut-turut sebelumnya memprotes RUU bermasalah dan revisi atas UU KPK.

Sebagian pengemudi yang ditemui di sekitaran Stasiun Palmerah masih membenarkan rencana demo itu hingga Jumat siang. Mereka mengatajan demo akan dimulai Pukul 14 setelah Salat Jumat. Meski begitu disampaikan juga, mengantar atau melayani penumpang tetap diutamakan.

Itu seperti yang disampaikan Dedi. "Ya nanti kalau lagi ke arah sini ya ikut, tapi kalau arahnya ke luar ya enggak ikut," katanya pada Jumat pagi. Seperti diketahui kawasan Palmerah di belakang Gedung DPR termasuk lokasi demonstrasi tiga hari sebelumnya.

Yagi, pengemudi ojol lainnya, mengungkap sikap yang sama. Benar ada rencana demonstrasi tapi diminta bekerja seperti biasa terlebih dulu. "Dibilangnya narik aja dulu," katanya menuturkan isi dalam grup percakapan dalam telepon genggamnya.

Rencana demonstrasi tetap disebut meski Igun Wicaksono selaku Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia telah menyatakan batal melakukan aksi demonstrasi sejak malam sebelumnya. Dia menginstruksikan seluruh aliansi dan komunitas ojek online yang tergabung dengan GARDA Indonesia tidak turut serta dalam demonstrasi di DPR RI.

Advertising
Advertising

Sepanjang Jumat, aparat keamanan terpantau pula tetap berjaga di dalam maupun luar Gedung DPR RI.

MARVELA | ZW

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

2 hari lalu

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

SPAI kembali mendesak pemerintah untuk menghapus hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan kurir dengan aplikator.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh Internasional, Aksi Unjuk Rasa di Cikapayang Dago Park

2 hari lalu

Hari Buruh Internasional, Aksi Unjuk Rasa di Cikapayang Dago Park

Aliansi Buruh Bandung Raya melakukan unjuk rasa menyuarakan perjuangan mereka saat Hari Buruh Internasional atau May Day di Cikapayang Dago Park

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya