Bekasi Jaring 400 Pelajar Mau Demo di DPR, Ada yang dari Salatiga

Selasa, 1 Oktober 2019 18:07 WIB

Massa berusaha mendobrak pagar pintu belakang gedung DPR saat demonstrasi di Senayan, Jakarta, 25 September 2019. Demonstrasi pelajar ini langsung diwarnai anarkis yakni pelemparan batu dan bakar ban. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Bekasi - Total sebanyak 400 pelajar digelandang ke Markas Polres Metro Bekasi Kota di antara gelombang besar demo di DPR RI sejak pekan lalu. Para pelajar itu dijaring ketika hendak ke Jakarta dan bergabung dalam demonstrasi yang selalu berujung bentrok dengan aparat dan kerusuhan itu.

"Mereka ini berasal dari pelbagai daerah seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, bahkan ada dari Jawa seperti Salatiga, Purworejo, dan sebagainya," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Aris Setiawan, di Bekasi, Selasa 1 Oktober 2019.

Menurut Aris, para pelajar tersebut menumpang kereta commuter line dan kendaraan bak terbuka menuju Jakarta. Usai didata dan dibina, ratusan pelajar tersebut dipulangkan kembali dengan catatan dijemput oleh orang tuanya. "Banyak pelajar yang sengaja membolos," kata Aris mengungkapkan.

Ia mengatakan, KPAD bersama-sama dengan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencegah pergerakan pelajar menuju ke gedung DPR.

"Namun masih banyak yang tidak terjaring karena media sosial punya peran yang luar biasa, dari sekadar identitas, jatidiri, bahkan role model negatif yang menjadi kebanggaan demo ala anak STM," ujar dia merujuk seruan di media sosial di antaranya berbunyi 'Pergerakan STM Sejabodetabek'.

Advertising
Advertising

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Safeul Mikdar, mengatakan, sanksi pelajar yang kedapatan ikut demonstrasi anarkis di Gedung DPR RI akan diserahkan kepada masing-masing sekolah. "Semoga tidak ada pelajar Kota Bekasi yang berurusan dengan masalah hukum," kata dia.

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

9 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

12 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

13 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

15 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya