TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) bersama tim advokasi untuk demokrasi menghimpun 390 jumlah pengaduan dugaan tindakan represif kepolisian saat menghadapi demo-demo di DPR. "Pengaduan itu yang kami terima sampai Kamis malam," ujar anggota Kontras, Rinalee Anandar, di kantornya, Jumat 4 Oktober 2019.

Rivan menyebutkan, laporan pengaduan yang diterima itu berasal dari demonstrasi pada 24,25 dan 30 September lalu. Setiap demo itu memang diwarnai bentrokan dengan aparat dan berujung kerusuhan.

Dari antara 390 laporan tersebut Kontras dan tim advokasi mencatat 60 pengaduan penganiayaan, 61 aduan akibat gas air mata, 19 aduan penangkapan, 4 pelemparan batu. Lalu ada juga yang mengalami pengeroyokan, dan aduan penggunaan peluru karet dan peluru tajam.

Berdasarkan data Kontras dan tim advokasi, 150 kasus kekerasan dari pengaduan tersebut terjadi di kawasan DPR, seperti Semanggi, Slipi, Palmerah.

Rivan menambahkan, korban kekerasan paling banyak adalah mahasiswa sebanyak 201 laporan, 50 pelajar, 13 karyawan, 28 warga, 41 bebas, dan 1 pengemudi ojek online.

Rivan, menyebutkan hasil verifikasi tim advokasi dari sebagian pengaduan, ditemukan ada korban demonstrasi berujung rusuh itu yang mengalami luka-luka robek, memar hingga bocor di kepala. Atas pengaduan tersebut, tim advokasi akan menawarkan bantuan hukum nantinya.