Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Dishub Klaim Polusi Udara Turun
Rabu, 9 Oktober 2019 10:14 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim kebijakan perluasan ganjil genap yang diberlakukan dalam satu bulan terakhir sukses menurunkan tingkat polusi udara di ibu kota. Selain itu, jumlah pelanggaran hingga kecepatan laju kendaraan juga disebut menunjukan perkembangan positif.
"Kecepatan kendaraan bertambah dari 25km/jam menjadi 28,5km/jam. Kemudian volume lalu lintas penurunannya 29,58 persen, hampir 30 persen. Untuk kualitas udara, untuk PM 2,5 terjadi penurunan yang siginifikan untuk yang di Kelapa Gading rata-rata 22 persen," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa kemarin 8 Oktober 2019.
Syafrin menyatakan, dalam sebulan ini memang masih terjadi sejumlah pelanggaran. Namun dia menyatakan adanya tren penurunan pelanggaran karena masyarakat sudah mengetahui jalur mana saja yang dilakukan kebijakan ganjil genap.
"Sejak ditetapkan 9 September 2019 lalu, jumlah pelanggar semakin menurun. Paling rendah rata-rata hampir sama. Tapi yang paling rendah itu di Jakarta Selatan, cukup rendah jumlahnya," ujarnya.
Namun demikian, Syafrin belum bisa menjelaskan secara rinci jumlah pelanggar dalam kebijakan perluasan ganjil genap karena masih didata oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Selain itu, menurut Syafrin, Jumlah pengguna transportasi umum Transjakata juga meningkat hingga 12 persen. Karena itu, dia menyatakan Transjakarta akan segera menambah armada baru untuk bisa melayani masyarakat secara maksimal.
"Dengan bertambahnya jumlah pengguna transportasi umum, rencananya dalam waktu dekat PT. Transportasi Jakarta akan menambah 59 armada baru dan beberapa angkutan yang terintegrasi," katanya.
Kebijakan Perluasan Ganjil Genap merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Gubernur No.66 Tahun 2019 soal upaya pengurangan polusi udara. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah adanya gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah lembaga terkait soal kualitas udara di ibu kota yang dinilai sangat buruk.
