TEMPO.CO, Tangerang - Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP disiagakan di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengantisipasi gelombang protes Pilkades Serentak di wilayah itu. Akhir tahun ini Kabupaten Tangerang akan menggelar pemilihan Kepala desa (pilkades) secara serentak di 153 desa.
Diperkirakan masyarakat yang tak puas terhadap para calon yang lolos akan berunjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang.
"Pengamanan siap di 3 lokasi, DPRD, Gedung Bupati dan Gedung Pemerintahan Desa di Tigaraksa," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardi kepada Tempo, Senin 14 Oktober 2019.
Menurut Bambang, sebanyak 200 personil gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan dalam pengamanan ini. "TNI, Polri dan Pol PP sudah siap," katanya.
Bambang mengatakan penjagaan lingkungan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang itu ditingkatkan menyusul banyak aksi protes massa pendukung balon kades yang tak lolos seleksi uji kompetensi. "Hari ini saja kami bersiaga mengamankan ratusan massa simpatisan balon kades dari Desa Rawarengas Kosambi," kata Bambang.
Protes datang dari simpatisan balon kades Endang Sunardi yang tidak lolos tes kompetensi. Mereka menuntut penegakan demokrasi dan jangan dikebiri serta meminta agar hasil tes kompetensi ditiadakan.
Mereka tak puas dengan hasil tes kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam tes kompetensi itu sebanyak 62 dari 665 balon kades gugur karena dianggap tidak sesuai standar kualifikasi calon kades.
Dalam beberapa hari terakhir ini gelombang protes balon kepala desa juga terjadi di Desa Tanjung Pasir Teluk naga dan desa Patrasana, Kresek. Pilkades serentak 153 desa di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 1 Desember 2019 diikuti oleh 596 calon kades.
