TEMPO.CO, Jakarta - Kepuasan warga DKI Jakarta terhadap Gubernur Anies Baswedan menurun dalam hasil survei terakhir. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi menyarankan hasil survei itu dijadikan masukan oleh Anies untuk meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat.

"Survei yang ilmiah akan menjadi masukan penting bagi Pak Anies untuk meningkatkan lebih baik lagi pelayanannya," kata anggota Fraksi PKS DKI itu saat ditemui di DPRD DKI, Selasa, 15 Oktober 2019.

Kemarin Populi Centre memaparkan survei terkait kepuasan publik dalam dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Mereka menilai secara umum masyarakat masih cukup puas terhadap kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Anies disebut masih mendapatkan tingkat kepuasan dari 65,5 persen dari 600 responden yang diwawancarai Populi Center. Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai angka 69,8 persen.

Suhaimi menilai secara umum Anies telah menjalankan sejumlah janjinya ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Misalnya, menurut dia, rumah DP nol rupiah. Namun, program tersebut memang tidak semulus perkiraan awal.

"Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas," ucapnya.

Suhaimi berharap pembangunan rumah DP nol rupiah di wilayah lainnya bisa segera dibangun. Selain itu, hal yang menjadi kendala dalam pembangunan juga disarankan agar pemerintah provinsi DKI berkoordinasi dengan legislator Kebon Sirih.

"Kami harapkan disegerakan dengan proses lebih cepat lagi."

Lebih lanjut ia menuturkan semua program yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan masih berproses untuk ditunaikan. Bahkan, sejumlah janji kampanye Anies pun telah ditunaikan seperti penertiban Hotel Alexis, penghentian reklamasi teluk Jakarta dan Kartu Jakarta Pintar pun telah dilaksanakan.

"Artinya semua dilaksanakan meskipun di lapangan ada catatan yang perlu diperbaiki," ujarnya.

Populi Center menyebutkan bahwa salah satu faktor masih tingginya kepuasan warga DKI Jakarta terhadap Anies Baswedan adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Masyarakat menilai program tersebut lebih baik ketimbang program KJP yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuk Tjahja Purnama atau Ahok.

Sementara program rumah DP nol rupiah menjadi yang paling tidak disukai oleh warga DKI Jakarta. Pasalnya, program ini dinilai tak membantu masyrakat kelas bawah.