Kursi Pimpinan AKD DPRD DKI Akan Dibagi Secara Proporsional

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Febriyan

Selasa, 15 Oktober 2019 18:41 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufiq, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani saat diambil sumpah ketika dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta sedang menyusun unsur pimpinan alat kelengkapan dewan agar segera bisa menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tak akan mengambil alih seluruh kursi pimpinan meskipun mereka memiliki suara terbanyak saat ini.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, menyatakan bahwa seluruh fraksi telah menyepakati pembagian kursi alat kelengkapan secara proporsional. Dengan begitu, seluruh faksi akan mendapatkan jatahnya masing-masing.

"Pemilihannya proporsional agar semua partai dapat," ujar Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa 15 Oktober 2019.

Gembong mengatakan kursi pimpinan alat kelengkapan dewan berjumlah 19 yang terdiri dari 15 kursi pimpinan untuk lima komisi dan empat kursi pimpinan badan dewan, yaitu badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, serta badan pembentukan peraturan dan daerah.

Dia menegaskan, dengan pembagian secara proposional partai pemenang pemilu tidak mutlak memegang seluruh kursi pimpinan, namun semua partai harus mendapatkan. "Semua partai dapat sesuai keringatnya masing-masing," ujarnya.

Advertising
Advertising

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembentukan alat kelengkapan dewan ditargetkan rampung dalam pekan ini. Dia pun menargetkan bisa segera mengesahkan seluruh unsur pimpinan alat kelengkapan dewan pada Senin depan.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pembentukan pimpinan alat kelengkapan dewan harus dipercepat agar DPRD DKI bisa segera bekerja maksimal. Prasetyo menyebutkan, DPRD telah sepakat untuk penyerahan nama alat kelengkapan dewan dari fraksi bakal diserahkan paling lambat hari Kamis. Nama tersebut kemudian disahkan di Paripurna.

"Senin bisa paripurna," ujarnya.

DPRD DKI Jakarta memang sudah ditunggu sejumlah agenda penting lainnya. Diantaranya adalah pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno serta pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

52 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya