DKI Jakarta Tak Dimintai Pertimbangan Soal Tol Pelabuhan 2

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Febriyan

Rabu, 16 Oktober 2019 14:19 WIB

Aktivitas pembangunan proyek jalan tol North South Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (31/7). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku tak dimintai pertimbangan soal pembangunan jalan tol pelabuhan 2. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan pihaknya hanya diberitahukan bahwa akan ada pembangunan tol yang melintas di atas sejumlah bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua, Jakarta tersebut.

"Kami hanya mendapatkan laporan informasi ini loh kami dari pusat mau bangun (tol susun pelabuhan)," ujar Hari saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

Tol pelabuhan II merupakan proyek pemerintah pusat yang akan dibangun oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Jalan tol susun pelabuhan sepanjang 9,53 kilometer ini nantinya akan melayang di atas sejumlah bangunan bersejarah seperti Gudang Timur dan Museum Bahari.

Hal itu membuat banyak pihak mengkhawatirkan adanya kerusakan terhadap bangunan bersejarah tersebut. Selain itu, masyarakat juga merasa pembangunan tol di atas bangunan bersejarah akan merusak estetika kawasan Kota Tua.

Hari menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berharap pembangunan tol susun tersebut tidak merusak bangunan cagar budaya di Kota Tua, Jakarta Barat.

Advertising
Advertising

Akibat proyek itu, kata Hari, Pemprov DKI Jakarta harus menunda pembangunan jalan layang Sunter Permai. Pasalnya, hingga saat ini, Pemprov DKI juga belum mendapatkan detail pembangunan tol pelabuhan 2. Bahkan, Hari menyatakan pembangunan jalan layang Sunter Permai terancam batal jika lokasinya berhimpitan dengan tol pelabuhan 2.

"Kami tidak mungkin membangun flyover tersebut jika konstruksinya berhimpitan dengan proyek tol susun pelabuhan itu," ujarnya.

Berita terkait

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

7 jam lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

10 jam lalu

Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Rabu Pagi hingga Sore, kecuali Jakarta Selatan dan Timur

Cuaca diperkirakan masih cerah berawan pada siang hari, kecuali Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

1 hari lalu

Mayoritas Jakarta Diprakirakan Berawan, Hujan Ringan Malam Hari

Seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan pada pagi harinya dan sebagian besar berawan pada siang hari.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

13 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

13 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

15 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

18 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

20 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya