Revitalisasi Becak, Pemprov DKI Jakarta Tunggu DPRD Revisi Perda

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Febriyan

Jumat, 18 Oktober 2019 18:01 WIB

Tiga unit becak parkir menunggu penumpang di Shelter Becak Terpadu di Jalan Fajar RW17 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, 10 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana kembali beroperasinya becak di DKI Jakarta terganjal oleh Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Revisi terhadap perda tersebut terganjal di DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan bahwa pemprov sebenarnya telah mengajukan revisi perda tersebut, namun hingga saat ini DPRD DKI belum menyetujuinya.

"Sebenarnya sejak 2018 Pak Gubernur (Anies Baswedan) sudah mengajukan, tapi belum (disetujui DPRD)," ujarnya dalam diskusi transportasi di Balai Kota DKI, Jumat, 18 Oktober 2019. "Kami akan berusaha untuk ke depan (revisi Perda Ketertiban Umum) itu kembali lagi (diajukan)."

Syafrin menuturkan regulasi becak di ibu kota masih berpedoman pada Perda Ketertiban Umum. Di dalam pasal Pasal 29 Perda Ketertiban Umum tertuang soal pelarangan pembuatan, penyimpanan, pengoperasian, dan menjadikan becak sebagai angkutan umum.

"Jadi artinya di sana masih ada larangan untuk operasional becak di Jakarta. Dalam salah satu pasalnya menyebutkan becak dan atau sejenisnya (dilarang di Jakarta)."

Advertising
Advertising

Untuk melegalkan becak di ibu kota, kata dia, salah satu langkahnya adalah merevisi perda tersebut.

"Kami masih menunggu adanya perubahan regulasi tadi," ucapnya. "Suka tidak suka memang masih ada becak yang beroperasi di Jakarta."

Sejauh ini, untuk menuju tahapan melegalkan becak di Jakarta, Dinas Perhubungan telah melakukan pendataan dan pembinaan. "Jadi ini yang kami bisa lakukan."

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pernah mengatakan tak akan membahas lebih lanjut soal perubahan perda tersebut. Pasalnya, dia mengklaim masyarakat menolak adanya kendaran roda tiga itu kembali ke jalanan ibu kota.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kembali terpilih menjadi Ketua DPRD DKI itu juga menilai upaya revitalisasi becak merupakan kemunduran bagi moda transportasi di Jakarta. Jika Perda itu sukses direvisi, menurut dia, maka kemungkinan ada penyelundupan becak dari daerah lain ke Jakarta.

Saat ini, meskipun perda tersebut belum direvisi, alat transportasi roda tiga itu sudah beroperasi di beberapa kawasan Jakarta. Bahkan, saat ini ada Halte Becak di tiga tempat, yaitu Teluk Gong, Penjagalan, Jakarta Utara. Halte itu berfungsi sebagai shelter atau pangkalan resmi para penarik becak.

Berita terkait

Serunya Menyusuri Jantung Kota Perth Australia dengan Becak

3 hari lalu

Serunya Menyusuri Jantung Kota Perth Australia dengan Becak

Ikuti perjalanan Tempo menyusuri ikon-ikon kota Perth, Australia, dengan peddle

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

9 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

9 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

11 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

15 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

17 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya