Pilkades Serentak, Bupati Bogor: Laporkan Calon Arogan

Rabu, 23 Oktober 2019 21:17 WIB

Para calon kepala desa di Kabupaten Bogor mengikuti deklarasi Pilkades damai di Gedung Utama Tegar Beriman, Cibinong, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/M.A MURTADHO

TEMPO.CO, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin minta masyarakat segera melapor jika ada oknum ormas yang berulah ketika mendukung salah satu calon di Pilkades Serentak.

Menurut Ade, tidak sedikit calon kades yang tertekan karena ulah oknum ormas itu mengadu kepadanya. "Kalau ada yang arogan merasa dibackup ormas, segera laporkan karena saya ingin Pilkades sukses tanpa ekses," kata Ade saat deklarasi damai Pilkades serentak di gedung Tegar Beriman, Cibinong, Selasa 22 Oktober 2019.

Namun Ade tidak mengatakan secara detail ormas mana yang dimaksudkannya. Dia menyebut kebanyakan ormas itu berseragam layaknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. "Cuma mereka mah ABCD alias Abri Bukan Cepak Doang," kata Ade berseloroh yang disambut tawa peserta.

Seorang anggota tim sukses Cakades di Kecamatan Cijeruk Ahmad Saepi mengatakan tekanan yang dilakukan bukan hanya oleh ormas, melainkan juga preman kampung. Preman ini disewa oleh cakades tertentu untuk menakut-nakuti saat kampanye dan suka menggertak saat memasang alat praga kampanye.

"Ngancam secara langsung sih tidak, cuma mereka teh suka gangguin apalagi pas masangin spanduk suka diminta diturunkan kembali," ucap Saepi kepada Tempo, Rabu 23 Oktober 2019.

Muhaimin warga Sanca, Citereup mengatakan masing-masing cakades di wilayahnya sering melibatkan ormas. Akibatnya, kerap terjadi keributan antar ormas. "Biasalah paribut kue, ormas pendukung A sama pendukung B. Mereka yang buat tidak kondusif mah, bukan warganya," uajrnya.

Dia menyebut citra ormas saat ini sudah tidak baik di mata masyarakat, karena sering terlibat bentrok. "Menurut saya mending tidak ada ormas, sekalipun ada lebih baik jangan pake atribut, takut jadi gesekan karena ormas di kita banyak," tambahnya.

Advertising
Advertising

Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Rahmatullah menyebut kehadiran Ormas di Pilkades adalah hal lumrah. Rahmat memandang hal yang biasa jika ada ormas yang mendukung pemenangan seorang calon. "Hal ini kan biasa dukung mendukung, asalkan tidak melakukan hal yang tidak sepantasnya dilakukan," ujar Rahmat.

Jika kegiatan yang melibatkan ormas itu positif seperti Kegiatan sosial dan bermanfaat buat kepentingn umum, pasti dampaknya baik juga. "Baik buat ormas itu sendiri atau mungkin point juga buat cakades tersebut," kata Rahmat.

Bila ada Cakades di Kabupaten Bogor yang diintimidasi oleh ormas pendukung calon lain, Rahmat menyarankan untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib. Namun dia berharap hal itu tidak terjadi karena dampaknya akan sangat buruk terhadap proses penyelenggaran pilkades serentak dan mampu menyebabkan konflik yang besar. "Apalagi pilkades kan pesta demokrasi tingkat paling bawah dan pasti lebih rentan," ujarnya.

M.A MURTADHO

Berita terkait

Usulkan Pembagian IUP ke Ormas Keagamaan, Bahlil: Nanti Dicarikan Partner

5 jam lalu

Usulkan Pembagian IUP ke Ormas Keagamaan, Bahlil: Nanti Dicarikan Partner

Menurut Bahlil, pembagian IUP untuk ormas keamaaan bukan masalah selagi dilakukan sesuai dengan baik.

Baca Selengkapnya

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

6 hari lalu

Tunggu Jawaban BRIN, Ratusan Warga Tangsel dan Kabupaten Bogor Kembali Gelar Unjuk Rasa

Warga berencana tetap menggelar unjuk rasa, bila BRIN tak memenuhi permintaan mereka.

Baca Selengkapnya

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

6 hari lalu

Penutupan Jalan BRIN, Ratusan Petugas Gabungan Dikerahkan Antisipasi Unjuk Rasa Warga

Perwakilan warga yang menolak penutupan jalan BRIN, Rojit mengatakan unjuk rasa ketiga kalinya ini akan digelar di depan kantor BRIN.

Baca Selengkapnya

Bagi-bagi Izin Konsesi Tambang untuk Ormas demi Membayar Utang Politik

15 hari lalu

Bagi-bagi Izin Konsesi Tambang untuk Ormas demi Membayar Utang Politik

Pemerintah sedang merancang pembagian Izin konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas. Upaya Jokowi membayar utang politik?

Baca Selengkapnya

Pengajian Al-Hidayah dan HWK Resmi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar 2024-2029

22 hari lalu

Pengajian Al-Hidayah dan HWK Resmi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar 2024-2029

Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya (HWK) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Kasus Pemerasan oleh Ormas Terhadap Pengusaha Hiburan Malam di Bekasi, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

24 hari lalu

Kasus Pemerasan oleh Ormas Terhadap Pengusaha Hiburan Malam di Bekasi, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

Dari kelima pelaku pemerasan pengusaha hiburan malam di Kabupaten Bekasi, polisi menetapkan YM dan M sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya

Kapolres Metro Tangerang Minta Masyarakat Laporkan Ormas yang Paksa Minta THR Lebaran

28 hari lalu

Kapolres Metro Tangerang Minta Masyarakat Laporkan Ormas yang Paksa Minta THR Lebaran

Kapolres Metro Tangerang Kota mengatakan, sejumlah oknum ormas atau kelompok tertentu kerap meminta THR kepada para pelaku usaha menjelang Lebaran.

Baca Selengkapnya

Pj Bupati Bogor: 31 Rumah Rusak Akibat Ledakan Gudang Amunisi TNI

28 hari lalu

Pj Bupati Bogor: 31 Rumah Rusak Akibat Ledakan Gudang Amunisi TNI

31 rumah mengalami kerusakan terdampak ledakan Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana,

Baca Selengkapnya

Anggota Ormas Minta THR Lebaran, Polisi: Laporkan

29 hari lalu

Anggota Ormas Minta THR Lebaran, Polisi: Laporkan

Polda Metro Jaya mengimbau warga segera melapor jika ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memaksa meminta Tunjangan Hari Raya (THR).

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

31 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya