TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bakal memeriksa usulan kenaikan anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Awal Oktober lalu, Anies memastikan tidak ada kenaikan anggaran untuk TGUPP.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, plafon anggaran TGUPP tahun depan diusulkan naik dari Rp 18,9 miliar menjadi Rp 21,22 miliar. Saat ini anggaran tersebut sedang dibahas di badan anggaran DPRD DKI.

"Nanti saya cek," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis, 24 Oktober 2019.

Dari data yang dihimpun Tempo, selama era Anies anggaran TGUPP selalu meningkat setiap tahun. Pada 2018 anggaran TGUPP Rp 16,02 miliar dan meningkat menjadi Rp 18,9 miliar pada 2019. TGUPP Anies berjumlah 67 orang dan gaji para ketua TGUPP mencapai Rp 51,5 juta per bulan.

Pada saat ditemui di DPRD DKI, 3 Oktober lalu, Anies mengatakan tidak akan menaikkan anggaran TGUPP. "Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies.

Anies menyatakan bakal memanggil pejabat yang menaikkan anggaran TGUPP pada KUA-PPAS 2020. "Pokoknya tetap, tidak berubah," ujarnya. "Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran)."

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra membenarkan kenaikan anggaran TGUPP. Mahendra mengatakan penambahan anggaran bagi TGUPP itu diperlukan untuk menyesuaikan gaji anggota TGUPP.

Contohnya, saat ini ada anggota TGUPP yang pendidikannya S2 dengan pengalaman kerja sepuluh tahun tapi menerima gaji setara anggota lain yang tamatan S1 dengan pengalaman kerja lima tahun. "Untuk penyesuaian hak keuangan sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalamannya," ujarnya kepada Tempo, Jumat lalu.

Secara struktur, menurut Mahendra, TGUPP memang berada di bawah Gubernur Anies Baswedan dan tak bertanggungjawab kepada DPRD DKI. “TGUPP itu bertanggungjawabnya ke gubernur dan itu sudah ada ketentuannya," katanya.