TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan perlu ada evaluasi mengingat proses pemilihan wakil gubernur DKI saat ini mandek di DPRD. Sebab, menurut dia, ada dua kemungkinan pembahasan wagub DKI jalan di tempat.

"Apa komunikasi kurang yang tidak efektif atau memang figurnya yang tidak menarik buat teman-teman DPRD," kata Taufik saat dihubungi, Kamis, 24 Oktober 2019.

Taufik tak bisa memperkirakan apakah dewan menganggap dua calon wagub tak menarik atau memang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kurang berkomunikasi dengan DPRD. Ia membuka opsi bahwa calon wagub bisa diubah jika dewan memang tak tertarik dengan kader PKS yang akan menggantikan eks Wakil Gubernur Sandiaga Uno. "Bisa kan diubah calonnya. Enggak ada larangan," ujarnya.

Dari pengamatan Taufik, PKS tak pernah menjalani lobi politik dengan dewan. Padahal, kata dia, PKS harus aktif melobi fraksi lain di DPRD.

Alasannya, Gerindra sedari awal telah menyerahkan kursi DKI 2 kepada PKS. Taufik justru merasa aneh apabila Gerindra yang gencar melobi dewan.

"Enggak ada (PKS lobi DPRD). Lobi-lobi sama siapa dia," ujar Taufik. "Masa kami (Gerindra) yang aktif. Kalau barang kami, kita aktif."

Hingga kini kursi Wagub DKI masih kosong. Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Gerindra, telah mencalonkan dua nama, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. DPRD DKI belum juga melanjutkan pembahasan calon pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan itu.

Soal berubahnya dua calon wagub DKI tersebut, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyerahkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Suhaimi mengungkapkan, PKS DKI tak berwenang mengubah calon. Kewenangan, kata dia, ada di DPP PKS.