TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini tidak ada perubahan peta koalisi di DKI Jakarta meski ada permintaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk mengkritisi kepemimpinannya.

"Setahu saya gak ada perubahan apapun. Sikap Gerindra dan sikap partai-partai pendukung tidak ada pergeseran (di DKI)," kata Anies di Balai Kota, Selasa, 29 Oktober 2019.

Menurut Anies, adanya isu pergeseran peta koalisi di DKI karena masuknya Prabowo ke pemerintahan Presiden Joko Widodo, hanya framing media. Prabowo yang menjadi rival Jokowi dalam Pilpres kini menjadi Menteri Pertahanan bekas Wali Kota Solo itu.

"Yang pergeseran itu adalah framing-framing saja."

Selain itu, terkait perubahan peta koalisi partai pengusung di pusat, Anies tak memikirkannya. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan bakal fokus pada tugasnya menjalankan pemerintahan di ibu kota.

"Ini bukan sedang berkampanye, sama sekali tidak," ujarnya. "Kami sedang menjalankan pemerintahan, menjalankan rencana. Jadi tidak ada politikingnya di sini."

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif membenarkan adanya permintaan ketua umumnya Prabowo Subianto, untuk mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota.

"Itu sudah lama. Sudah dua tiga Minggu lalu (Prabowo Subianto minta fraksi Gerindra kritisi Anies). Seluruh kader partai tidak boleh diam. Kritis bersama rakyat," kata Syarif di Balai Kota DKI, Senin, 28 Oktober 2019.

Prabowo Subianto saat ini telah menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Maju Presiden Joko Widodo. Partai Gerindra telah masuk gerbong koalisi dengan PDI Perjuangan.

Menurut Syarif, permintaan Prabowo kepada kader partainya untuk mengkritik Anies tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden lima tahun mendatang. Kritik itu mesti dilakukan agar kinerja pemerintah provinsi bisa lebih baik lagi.

Namun, kata dia, tidak ada salahnya yang mengaitkan permintaan Prabowo Subianto untuk mengkritik Anies, terkait dengan Pilpres 2024.

"Ya sa-sah saja. Tapi masih jauh jika dikaitkan dengan Pilpres."