TEMPO.CO, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya untuk lebih rapih dan teliti dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Hal itu disampaikan Anies berkaitan dengan prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI 2019 yang turun dari Rp 8,51 triliun menjadi Rp 3,08 triliun.

Hal itu Anies sampaikan saat memberikan arahan tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diunggah dalam akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta pada 23 Oktober 2019 lalu.

"Kita menyadari kondisi perekonomian agak menantang sekarang. Jadi kita harus benar-benar teliti atas apa yang kita masukkan ke dalam anggaran kita," kata Anies dalam video berdurasi 1 jam 6 menit itu.

Menurut Anies, sebagai konsekuensinya, perlu ada penyesuaian pada Rancangan APBD 2020 dengan kondisi prediksi SILPA tersebut. Ia mengatakan ada beberapa penambahan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, peleburan SKPD, serta beberapa kegiatan prioritas yang belum masuk pada penyampaian bulan Juli lalu. Anies meminta adanya pemotongan terhadap rencana kegiatan yang tidak relevan. "apalagi manfaatnya minim untuk masyarakat," tutur Anies.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya merevisi Rancangan APBD DKI 2020. Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyebut nilainya menurun Rp 6,55 triliun dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun. "Setelah diskusi dan mencermati dana bagi hasil yang tidak masuk dan ada penurunan SiLPA, maka perhitungan kami dari eksekutif sampai kemarin sore kami rencanakan sebesar Rp 89,4 triliun," kata Saefullah dalam rapat badan anggaran di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019.

Dana bagi hasil DKI salah satunya berasal dari dana perimbangan. Saefullah memaparkan pemerintah pusat memiliki piutang kepada DKI karena tak mencairkan dana perimbangan senilai Rp 6,39 triliun. Sebab, menurut dia, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2019 defisit Rp 191,1 triliun. Akibatnya, dana perimbangan DKI menurun. Tak hanya itu, prediksi SILPA DKI 2019 turun dari 8,51 triliun menjadi Rp 3,08 triliun.

<!--more-->

Saefullah memaparkan, pihaknya menurunkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di beberapa pos seperti dana otonomi khusus dan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya.

Dalam revisi Rancangan KUA-PPAS 2020 tercantum dana penyesuaian dan otonomi khusus menurun dari Rp 185,49 miliar menjadi Rp 62,61 miliar. Sementara PMD untuk PDAM berkurang Rp 1,62 triliun dari Rp Rp 3,39 triliun menjadi Rp 1,77 triliun.

"Dana penyesuaian dan otonomi khusus juga mengalami penurunan. Kemudian pada pengeluaran kami lakukan juga penyesuaian PDAM dan pemberian pinjaman daerah sehingga ini kami diskusi dengan tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan sudah kami berlapor pada pak gubernur," jelas Saefullah.