Soal Demonstrasi Mahasiswa, Gerindra Soroti Soal Ambulans DKI

Editor

Febriyan

Kamis, 31 Oktober 2019 16:03 WIB

Kondisi kaca mobil ambulans yang diduga membawa batu serta bensin saat peristiwa kerusuhan antara pelajar dengan kepolisian di Gardu Tol Pejompongan, Gatot Subroto, Jakarta, Kamis dinihari, 26 September 2019. Polda Metro Jaya akhirnya mengklarifikasi informasi tentang mobil ambulans milik Pemprov DKI Jakarta dan Palang Merah Indonesia yang diduga membawa batu serta bensin di sekitar lokasi demonstrasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra dari Fraksi Partai Gerindra mengkritik Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti yang dianggap tak cepat tanggap saat demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR berujung rusuh pada 24 September 2019. Anggota dewan, Yudha Permana, menyebut dirinya mendapat laporan soal bentrok sehingga perlu menerjunkan ambulans malam itu.

Yudha mengaku sempat mencoba menghubungi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI. Namun, TGUPP tak bisa membantu. Kendalanya, menurut Yudha, ambulans gawat darurat (AGD) DKI terjebak kemacetan sehingga tidak bisa mengakses ke lokasi demonstrasi. Tim Gerindra lainnya lantas menghubungi Widyastuti, tapi tak ada respons.

"Jadi waktu kemarin kondisi darurat kami koordinasi dengan TGUPP, kami coba komunikasi untuk ambulans dan sebagainya ternyata semua terkendala. Beberapa tim coba kontak ibu tidak bisa dihubungi. Jadi your call forwarded," kata Yudha dalam rapat pembahasan rancangan APBD DKI 2020, Rabu, 30 Oktober 2019.

Anggota Komisi E lainnya, Dian Pratama, membandingkan respons AGD DKI sewaktu menangani kerusuhan mahasiswa dengan apa yang dialaminya ketika masih bekerja di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kala itu, dirinya sedang mengikuti pelatihan teror bom di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Tim medis, lanjut Bendahara Gerindra di DPRD ini, langsung diterjunkan ke lokasi kejadian teror bom di Bali pada 2002.

Advertising
Advertising

"Waktu kemarin demo kami susah sekali minta ambulans. Alasannya ada demo tertutup terus tidak bisa masuk," ucap dia. "Kami coba hubungi nomor telpon ibu tidak aktif."

Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti membantah anggapan bahwa dirinya sulit dihubungi. Dia berujar ponselnya aktif 24 jam. "Aktif 24 jam," ucap dia.

Demo mahasiswa berlangsung sejak 23 September hingga 24 dan 30 September. Demo berujung rusuh pada 24 September. Ambulans DKI Jakarta sendiri sempat mendapat sorotan setelah polisi sempat menuding mereka membawa batu dan bom molotov untuk para perusuh.

Belakangan polisi meralat hal itu. Mereka menyatakan bahwa batu dan bom molotov tersebut milik para perusuh yang mencoba lari dari kejaran aparat dengan masuk ke dalam Ambulans DKI.

Berita terkait

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

15 jam lalu

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

20 jam lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

21 jam lalu

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

23 jam lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 hari lalu

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra menyebut disiapkannya Eko Patrio jadi menteri menandakan Zulhas sudah berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

1 hari lalu

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang ingin berada di luar pemerintahan. Ini sikap yang mulia.

Baca Selengkapnya