TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyinggung pencegahan korupsi sehubungan dengan kontroversi sejumlah anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020. Ahok mengingatkan, kunci pencegahan korupsi adalah transparansi.

Selain, Ahok menambahkan, anggaran yang dibuat juga seharusnya mudah diawasi rakyat. "Bagi aku kalau mau mencegah korupsi, kuncinya transparansi dan mau serta mudah diawasi masyarakat luas," ucap dia saat dihubungi, Kamis, 31 Oktober 2019.

Menolak menyebut nama gubernur, Ahok menambahkan, Pemerintah DKI seharusnya memasukkan data keuangan daerah ke sistem Jakarta Smart City. Dengan begitu, kata dia, warga Jakarta dapat mengawasi APBD DKI. Ini, menurutnya, tak perlu menunggu pembahasan dengan DPRD selesai.

Ahok atau yang kini ingin disapa BTP--pasca dia menjalani hukuman atas tuduhan penistaan agama saat kontestasi pilkada lalu--diminta tanggapannya tentang heboh perencanaan APBD DKI 2020. Sejumlah mata anggaran terungkap memiliki plafon sangat besar lalu Pemerintah DKI mencoretnya kembali.

Itu seperti yang terjadi pada rencana pembelian lem aibon oleh pemerintahan Gubernur Anies Baswedan senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar. Angka ini muncul dalam situs apbd.jakarta.go.id. Namun, anggaran tiba-tiba lenyap sejak 29 Oktober 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sri Mahendra sebelumnya menyampaikan, pihaknya tak pernah mengunggah rancangan plafon APBD 2020 dalam laman apbd.jakarta.go.id. Mahendra mengira ada sistem yang bocor sehingga publik dapat melihat rincian seperti anggaran lem aibon yang sedang diributkan saat ini.