TEMPO.CO, Jakarta- Anggota DPRD Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana menyatakan bakal terus menyorot rancangan plafon anggaran yang janggal, tanpa khawatir mendapat kritik dari legislator Kebon Sirih lainnya.

"Saya gak kapok. Karena menurut saya transparansi harus dihormati. Memang harus transparan," kata William di sela rapat bersama Komisi A dengan satuan perangkat kerja daerah di DPRD DKI, Kamis, 31 Oktober 2018.

Langkah William mengungkap anggaran janggal langsung ke media dikritik Wakil Ketua Komisi A, Inggard Joshua dalam rapat komisi mereka. Inggard mengkritik William tidak pernah membahas temuan ini bersama legislator lainnya.

William mengungkap anggaran janggal ke publik lantaran pemerintah provinsi DKI tidak mau transparan. PSI, kata dia, sebelumnya telah meminta secara resmi kepada pemerintah agar mengunggah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020, ke situs apbd.jakarta.go.id.

Namun, pemerintah tidak kunjung mengunggah rancangan plafon anggaran tahun depan. Menurut William, publik mesti tahu uang mereka dimanfaatkan untuk apa saja melalui transparansi yang dilakukan pemerintah. "Publik harus tahu (uang yang digunakan)."

Menurut William, masih banyak anggaran janggal di level komponen yang masih harus disisir. PSI bakal terus mendorong pemerintah agar transparan terhadap uang warga Jakarta yang digunakan.

"Kan uang rakyat. Kalau uang orang lain saya beberin baru itu enggak sopan. Kalau itu uang mereka (rakyat), saya kasih tahu ini uang mereka untuk apa kayaknya logis saja," ujarnya. "Justru enggak ada etika itu kalau ditutupi."

Inggard berharap setiap dewan bisa menyampaikan aspirasi mereka di dalam forum yang disediakan dan terbuka untuk publik. Sebab, pembahasan rencana plafon anggaran 2020 sudah dijadwalkan antara legislatif dan eksekutif. "Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar. Khususnya pada saudara William. William ini kan baru," ujarnya.

Ia tidak melarang William untuk berbicara kepada media soal dugaan adanya kejanggalan dalam rencana plafon anggaran APBD DKI 2020 itu. Menurut Inggard, William mesti menjaga etika dalam proses pembahasan draf KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif."Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kami bahas nanti. Artinya jangan sampai ada prasangka buruk. Anda kan baru di sini apalagi masih muda," ujarnya.

Inggard mengingatkan agar setiap anggota dewan bisa langsung menyampaikan aspirasi melalui wadah yang mereka miliki. "Kami bisa memanggil. Secara pribadi boleh. Jangan sampai kita tuduh menuduh tidak baik. Saya ingatkan lagi eksekutif dalam membuat anggaran itu juga harus dengan cermat."