Pelaku usaha industri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
TEMPO.CO, Tangerang -Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang menargetkan pada tahun ini ada 150 Industri Kecil Menengah atau IKM yang memiliki sertifikasi halal. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong dan memfasilitasi IKM memiliki sertifikasi halal.
Tujuannya adalah agar produk yang diperjualbelikan memiliki daya saing di pasar domestik dan global. Sertifikasi halal juga menjadi bukti bahwa produk yang diperjualbelikan memenuhi syarat kehalalan sesuai fatwa MUI sehingga mendatang profit bagi pengusaha dan kenyamanan untuk konsumen.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang mencatat sebanyak 100 IKM dari target 150 IKM di tahun ini telah memiliki sertifikasi halal. "Proses memiliki sertifikasi halal di Kota Tangerang tidak dikenakan biaya. 100 IKM yang tahun ini sudah mendapatkan sertifikasi halal, seluruhnya tak dikenakan biaya," katanya, Jumat, 1 November 2019.
Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Tangerang dalam mendukung kemajuan dunia usaha serta mengatasi kendala yang kerap dikeluhkan. Sedangkan untuk yang 50 IKM lagi masih dalam tahap verifikasi sesuai pengajuan di APBD Perubahan tahun 2019.
"Pemkot komitmen untuk pengembangan ekonomi dengan memberikan kemudahan. Jika ada pengusaha IKM yang mengalami kendala maka bisa didampingi dengan Disperindag," ujar Wali Kota.
Perlu diketahui, kewajiban bagi IKM memiliki sertifikasi halal adalah sesuai UU 22 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mulai berlaku 17 Oktober 2019. Sementara di Kota Tangerang, proses memiliki sertifikasi halal tak dikenai biaya atau gratis.
