TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah sistem E Budgeting setelah heboh anggaran janggal di KUA-PPAS DKI.

"Memang harus diperbaharui, ujar Ketua DPRD Fraksi Gerindra Muhamad Taufik di DPRD, Jumat 1 November 2019.

Taufik menyarankan agar sistem yang baru tersebut lebih mengutamakan pengawasan. Hal ini kata dia untuk mencegah anggaran-anggaran dengan nilai janggal muncul dalam rancangan APBD DKI.

Taufik berujar anggaran dengan nilai janggal sering ditemukan dalam pembahasan rancangan. Hal itu disebabkan ada selisih saat pagu anggaran diinput dengan komponen-komponen kegiatan.

Anggaran dengan nilai janggal tersebut akan muncul juga dalam pembahasan di DPRD. "Tiap tahun itu ada anggaran-anggaran janggal kita temukan, dan disisir lagi dalam pembahasan DPRD," ujarnya.

Dalam KUA-PPAS 2020 sejumlah anggaran bernilai fantastis itu menjadi sorotan publik, seperti usulan pembelian lem aibon Rp 82 miliar, lalu pembelian ballpoint Rp 124 miliar.

Anies menilai penyebab anggaran ganjil tersebut karena penginputan data hingga verifikasi data dilakukan manual. Padahal ada puluhan ribu kegiatan dengan turunan komponen yang lebih banyak harus diinput dan diverifikasi dalam rancangan anggaran.

Akibatnya, potensi kesalahan dalam menginput hingga memverifikasi data dengan jumlah yang besar tersebut sulit dihindari. "Mengandalkan manual untuk mengkoreksi dengan jumlah sebesar ini dimana pun potensi lolosnya tinggi," ujarnya.

Anies Baswedan mengatakan dibutuhkan sistem yang lebih canggih yang bisa membantu input data hingga verifikasi rancangan anggaran untuk menghindari anggaran janggal seperti yang ditemukan pada KUA-PPAS DKI 2020. Dengan sistem itu, diharapkan saat ada data yang tidak sesuai dengan perhitungan, otomatis data tersebut ditolak.