TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melelang jabatan untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata, serta Dinas Kebudayaan yang mundur usai heboh rancangan anggaran janggal.

Lelang akan dilakukan dalam waktu dekat. "Tahun depan dipisahkan. Dinas Pariwisata sendiri, Kebudayaan sendiri dan memang sudah dipisahkan," kata Anies Baswedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 2 November 2019.

Anies menjelaskan, rekrutmen untuk Bappeda akan dilakukan secara terbuka. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di luar DKI Jakarta, lanjut dia, dapat mendaftar. "Jadi terbuka untuk semua," ucap Anies.

Sebelumnya, di tengah kegaduhan anggaran janggal APBD DKI, dua pejabat Anies mengundurkan diri secara bersamaan. Mereka adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi dan Kepala Bappeda Sri Mahendra.

Diduga pengunduran diri dua pejabat ini terkait dengan terungkapnya sejumlah anggaran dengan nilai fantastis saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Dinas Pendidikan, misalnya, mengajukan angggaran pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint Rp 123 miliar. Sedangkan Dinas Pariwisata mengusulkan anggaran Rp 5 miliar untuk menyewa influencer media sosial asing untuk promosi wisata Jakarta.

Belakangan anggaran influencer itu dicoret karena dianggap sebagai pemborosan. Begitu pula anggaran ballpoint Rp 123 miliar direvisi oleh Sudin Pendidikan Jakarta Timur menjadi Rp 18 miliar. Itu pun untuk pengadaan alat tulis dan kantor, bukan lagi ballpoint saja.

Mundurnya Kepala Bappeda DKI disampaikan oleh Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat siang. Anies mengaku terkejut atas keputusan Mahendra, namun menerima pengunduran diri itu. “Ini adalah sikap yang perlu dihormati ketika memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain,” kata Anies.

Meski dua pejabatnya mundur di tengah pembahasan plafon anggaran DKI 2020, Anies optimistis pembahasan APBD DKI bersama DPRD tidak akan terpengaruh. “Insya Allah tidak. Nanti kan ada plt-nya (pelaksana tugas),” tuturnya.

Berbeda dengan Anies Baswedan, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Gembong Warsono khawatir dengan pejabat DKI mundur mendadak. Dia ragu pejabat sementara menguasai perencanaan penganggaran daerah yang kini tengah dibahas. “Karena Plt kan tidak ikut merancang anggarannya dari awal,” katanya.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI