Dituding Telat Serahkan Draf Anggaran, DKI: Sudah Sejak Juli

Kamis, 7 November 2019 13:12 WIB

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah dan Sekretaris DKI Jakarta Saefullah saat mengumumkan UMP DKI Jakarta 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah terlambat menyerahkan berkas rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 kepada DPRD DKI.

"Siapa yang bilang kita berika last minute?." kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu 7 November 2019.

Saefullah menyatakan telah memberikan berkas KUA PPAS pada 5 Juli lalu ke DPRD. Ia juga menyebut saat itu ada bukti serah terima draft tersebut.

Selain itu, kata Saefullah, DKI kemudian bersurat kepada DPRD pada Oktober lalu untuk mulai membahas KUA PPAS. Karena saat itu kata dia, DPRD belum juga memulai pembahasan.

Saefullah menyatakan telah mengikuti alur rancangan APBD sesuai regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Dia pun heran jika DKI dituding telat memberikan rancangan anggaran.

Advertising
Advertising

Menurut Saefullah, sampai saat ini rancangan KUA PPAS 2020 masih belum kelar karena pembahasan di DPRD. Salah satunya akibat pergantian anggota DPRD baru pada Agustus lalu. "Salah satunya karena ada pergantian dewan," kata dia mengungkapkan alasan lamanya pembahasan rancangan APBD 2020.

Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan sebelumnya mengatakan Pemprov DKI Jakarta terlambat melimpahkan dokumen KUA PPAS ke DPRD DKI Jakarta. Dokumen yang seharusnya sudah selesai pada Juli-Agustus lalu, baru diserahkan pada awal bulan ini.

Hal itu membuat anggota dewan tak memiliki waktu cukup untuk menyisir anggaran belanja yang ganjil. "Kalau sekarang, anggota dewan jadi enggak punya waktu untuk 'metani' atau menyisir anggaran yang dianggap janggal Padahal ini kan tugas wakil rakyat," ujar Misbah dalam jumpa pers di Populi Center, Jakarta Barat, Rabu, 6 November 2019.

Hal senada juga disampaika Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Ia mengatakan fungsi pengawasan legislator Kebon Sirih tidak bisa maksimal lantaran rendahnya transparansi anggaran yang diajukan untuk dibahas tahun depan. "Fungsi pengawasan kami tidak bisa maksimal, masa baru dikasih bahan anggaran yang nilainya miliaran satu menit sebelum rapat," kata dia.

Berita terkait

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

14 jam lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

6 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

6 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

9 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

16 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

16 hari lalu

7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato pada hari ini, Senin, 22 April 2024. Berikut 7 fakta Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

16 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

16 hari lalu

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan bandara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

21 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya