Eks Staf Ahok Kembali Bongkar Anggaran Janggal APBD DKI 2020

Reporter

Adam Prireza

Editor

Febriyan

Kamis, 7 November 2019 17:37 WIB

Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. instagram.com/ima.mahdiah

TEMPO.CO, Jakarta - Temuan anggaran janggal dalam APBD DKI 2020 kembali mencuat. Kali ini, sejumlah anggaran janggal bernilai puluhan hingga ratusan miliar dibongkar oleh Anggota DPRD DKI dari Fraksi DPIP Ima Mahdiah.

Ima yang merupakan eks staf Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, menyatakan menemukan sejumlah anggaran janggal pada komponen belanja di jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Hal itu ia temukan saat menyisir dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang terbaru.

“Temuan ini sumbernya di dokumen yang sudah direvisi dan terbaru. Yang total anggarannya Rp 89 triliun,” kata Ima saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2019.

Ima menjelaskan, anggaran janggal itu salah satunya adalah pengadaan pasir untuk anak sekolah dengan jumlah total Rp 52,1 miliar. Pengadaan pasir itu, kata Ima, masuk dalam kelompok alat peraga yang ditujukan untuk sekolah seperti SMPN, SMK jurusan bisnis manajemen, serta SMK jurusan teknologi. Dalam dokumen tersebut, kata Ima, pengadaan pasir bukan untuk rehabilitasi sekolah.

Advertising
Advertising

“Di luar dari rehab. Ini Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Itu kami telusuri,” ucap Ima. “Enggak tau apa yang digunakan dari pasir (untuk pelajar),” tambah dia.

Selain pasir, kejanggalan ia temukan dalam beberapa komponen lain, misalnya pengadaan helm proyek senilai Rp 34,2 miliar, penghapus cair Rp 31,6 miliar, cat tembok Rp 18,9 miliar, meja tulis Rp 105,3 miliar, serta kaca bening Rp 18, 5 miliar.

Terkait cat tembok, Ima mengatakan kalau ditujukan untuk rehabilitasi, seharusnya tidak masuk ke dalam komonen pengadaan BOP dan BOS lantaran sudah ada anggaran tersendiri khusus utuk renovasi sekolah. Ima berencana mempertanyakan temuannya itu dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Mungkin pas di Banggar nanti saya tanyakan juga,” ucap Ima.

Anggaran janggal dalam APBD DKI 2020 awalnya diungkap oleh Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, yang juga merupakan mantan staf Ahok. Legislator termuda tersebut mengungkap anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan ballpoint senilai Rp 123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP lainnya, Ida Mahmudah, juga membongkar anggaran janggal jasa konsultan penataan pemukiman kumuh sebesar Rp 556 juta per RW.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Indonesia Corruption Watch ICW dan Indonesia Budget Centre atau IBC juga menemukan banyak anggaran janggal di rancangan APBD DKI 2020 mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio dan tenis meja.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

15 jam lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

3 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

5 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

33 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

34 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

34 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya