Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufiq, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani saat diambil sumpah oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Syahrial Sidik saat dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. Pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada 16 Oktober 2019, dimajukan menjadi 14 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta- DPRD DKI Jakarta menggelar kunjungan kerja selama dua hari di tengah pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2020. "Iya dua hari ini ada kegiatan kunjungan kerja," ujar Wakil Ketua DPRD Abdurahman Suhaimi saat dihubungi Kamis 7 November 2019.
Suhaimi mengatakankunjungan kerja tersebut berdasarkan jadwal kegiatan DPRD DKI bulan ini yang telah disusun dan disepakati dalam Badan Musyawarah atau Bamus dewan pada Oktober 2019 lalu.
Menurut Suhaimi dengan jadwal kunjungan kerja yang dijadwalkan dalam Bamus maka kegiatan tersebut tidak mengganggu dengan kegiatan lain termasuk pembahasan rancangan KUA PPAS. "Sudah terjadwal insyaallah tidak menggangu pembahasan," ujarnya.
Suhaimi menyebutkan saat ini pembahasan rancangan KUA PPAS sudah hampir selesai di tingkat komisi. DPRD kata dia telah mengagendakan rapat Badan Anggaran pembahasan KUA PPAS pada Selasa pekan depan.
Ia meyakini pembahasan rancangan anggaran akan rampung sebelum batas yang ditetapkan Kemendagri pada 30 November 2019 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bamus. "Insyaallah 30 sudah ketok sesuai dengan jadwal yang telah Bamus sepakati," ujarnya.
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
13 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
