TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI mengevaluasi proses pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI Jakarta yang mandek di DPRD.

Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik menyatakan, pihaknya menduga ada yang salah dengan dua calon Wagub DKI sehingga tak diterima partai lain di DPRD.

"Hasil evaluasi kami bahwa kemungkinan orangnya. Barangnya kita ajukan aja, pilih salah satu. Barang setahun udah macet masa didiemin," kata Taufik saat dihubungi, Jumat malam, 8 November 2019.

Sebelumnya, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mencalonkan dua orang untuk menjabat DKI 2. Dua calon tersebut merupakan kader PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Gerindra menyerahkan kursi wagub kepada PKS sebagai barter diusungnya Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Taufik, pihaknya mengira ada dua alasan pemilihan wagub di dewan tak kunjung membuahkan hasil. Pertama, sosok calon yang tidak diterima fraksi-fraksi di DPRD. Kedua, lobi-lobi politik PKS tak berjalan dengan baik.

"Kan di DPRD bukan cuma Gerindra sama PKS tapi ada fraksi lain yang harus dikomunikasikan," ucap Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Hasil evaluasi Gerindra, lanjut dia, memutuskan untuk diusulkan empat calon wagub lain. Usulan itu terdiri dari tiga kader Gerindra dan satu pejabat DKI. Mereka antara lain Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Joko Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Ariza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Gerindra mengirimkan surat perihal perubahan usulan nama calon wagub DKI kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Surat bernomor IA/X-0646/B/DPD-Gerindra/2019 itu dilayangkan pada 17 Oktober 2019.

Proses pemilihan Wagub DKI sudah bergulir lebih dari satu tahun. Sandiaga Uno memutuskan mundur dari jabatannya pada Agustus 2018. Gerindra dan PKS baru mendiskusikan usulan calon wagub tiga bulan kemudian. Hingga kini, pemilihan tersendat di DPRD.