Dikritik Soal Balap Formula E, Anies: Ekonomi Lesu, Kita Rangsang

Reporter

TEMPO

Minggu, 10 November 2019 14:36 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada dalam mobil listrik BMW i8 bersama pembalap Formula 2 asal Indonesia, Sean Gelael, dalam konvoi mobil listrik untuk mengumumkan balapan Formula E 2020 di Jakarta, Jumat 20 September 2019

TEMPO.CO, Jakarta -Penyelenggaraan Formula E di Jakarta menjadi sasaran kritik di tengah kisruh pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2020. Alasannya karena rencana anggaran yang diajukan untuk penyelenggaraan Formula E adalah senilai Rp 1,6 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan penyelenggaraan Formula E bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di tengah ekonomi yang sedang lesu. "Jangan karena perekonomian melemah, anggaran menurun, terus tidak melakukan rangsangan ekonomi," kata Anies kepada tim Tempo yang menemuinya di Balai Kota, Jumat, 8 November 2019.

Anies mengatakan pergelaran Formula E tidak masuk dalam RPJMD karena sama seperti ketika pemerintah dapat Asian Games 2019. "Enggak ada dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Kemudian ada peluang, diambil, karena baik untuk Indonesia," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

DKI Jakarta dipilih oleh Federation International Automobile atau FIA sebagai tuan rumah penyelenggaraan balap Formula E pada 2020 selama lima musim. Direktur Kejuaraan Formula E Alberto Longo mengungkapkan bahwa Jakarta baru bisa meraup keuntungan pada tahun keempat atau tahun kelima penyelenggaraan.

Untuk balapan mobil listrik tersebut, pemerintah DKI sudah mengusulkan anggaran sebesar 20,79 juta poundsterling atau sebesar Rp 360 miliar dalam APBD Perubahan 2019. Uang tersebut ditujukan sebagai commitment fee penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan pada FIA sebagai pemegang merek Formula E.

Advertising
Advertising

Dalam pembahasan KUA-PPAS untuk Rancangan APBD 2020, DKI juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 934 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E. Rinciannya, biaya penyelenggaraan sebesar 22 juta poundsterling atau sekitar Rp 378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp 556 miliar (yang kemungkinan ditunda oleh DPRD). Dinas Pemuda dan Olahraga juga menyiapkan anggaran Rp 600 juta untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019.

Jakpro juga mengajukan anggaran senilai Rp 305,2 miliar. Dengan demikian, total rencana anggaran yang diajukan untuk penyelenggaraan balap Formula E adalah senilai Rp 1,6 triliun.

Sebelumnya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E pada 2020, menyusul perkiraan defisitnya pendapatan Jakarta pada 2019.

TIM TEMPO

Berita terkait

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

14 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

15 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

17 jam lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

20 jam lalu

Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

Anies tidak mau berandai-andai. Sedangkan Ganjar menyebutnya lebih baik di luar kabinet Prabowo-Gibran. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

20 jam lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

22 jam lalu

Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

Ray Rangkuti menyinggung partai non-koalisi KIM yang hendak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu dianggap tidak menghormati rakyat

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Anies Baswedan mengakui dirinya masih kerap ditanya apakah akan masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

1 hari lalu

Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Soal Putusan MK: Perjuangan Tidak Sia-sia

1 hari lalu

Anies Baswedan Soal Putusan MK: Perjuangan Tidak Sia-sia

Anies Baswedan menyatakan langkah barisannya melakukan gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah hal sia-sia.

Baca Selengkapnya