TEMPO.CO, Jakarta -Rancangan anggaran DKI Jakarta 2020 memicu polemik setelah William Aditya Sarana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, mengungkap plafon pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ima Mahdiah, juga mengungkap puluhan item mata anggaran janggal lain, dari alat tulis kantor hingga perlengkapan olahraga, dengan nilai nyaris Rp 2,5 triliun.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Indonesia Corruption Watch ICW dan Indonesia Budget Centre atau IBC juga menemukan banyak anggaran janggal di rancangan APBD DKI 2020 mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio dan tenis meja.

Lalu di tengah persoalan anggaran itu, apakah Gubernur DKI Anies Baswedan sanggup menangani semua itu? Kepada Tim TEMPO di kantornya, Jumat, 8 November 2019 lalu, ia mengatakan mengalami kerepotan terutama pada kegiatan seremonial.

"Misalnya, Presiden pergi, kami harus mengantar ke bandar udara. Pada saat bersamaan DPRD sidang paripurna. Badannya satu, dua-duanya wajib hadir," kata Anies. Sebagai solusinya ia akan mengontak sekretariat negara dan mengirimkan deputi.

Perihal Prabowo Subianto menyetujui Partai Gerindra yang meminta jatah wakil gubernur, Anies mengatakan tidak mencampuri. "Wakil gubernur adalah ranahnya partai politik untuk mencalonkan. Prosesnya ada di partai politik. Lha wong saya urusannya banyak ini," kata mantan Rektor Universitas Paramadina ini.

TIM TEMPO