TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menganggarkan revitalisasi trotoar lebih besar dari penanggulangan banjir di ibu kota pada 2020.

Pemerintahan Anies Baswedan menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk revitalisasi trotoar, sedangkan penanggulangan banjir Rp 1 triliun. "Mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu pak gubernur programnya apa. Kok justru program prioritas dia trotoar?" kata Ida di sela rapat Komisi D bersama Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air di DPRD DKI, Senin, 11 November 2019.

Ida menuturkan semestinya pemerintah DKI lebih memprioritaskan program penanggulangan banjir lantaran mau memasuki musim hujan. Anggaran DKI, kata dia, lebih baik diprioritaskan untuk memperbaiki waduk dan sungai di ibu kota.

"Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan," kata Ida. "Ini kan prioritas program nasional. Macet, banjir, ini kan harus segera diselesaikan."

Ida menyayangkan DKI lebih memilih memberikan anggaran jumbo untuk revitalisasi trotoar dan penataan kawasan kumuh di tingkat RW. Bahkan, anggaran trotoar Dinas Bina Marga mencapai 30 persen dari keseluruhan anggaran mereka.

"Kami akan lihat lagi presentasi mereka. Kami masih punya wewenang untuk betul-betul kami setujui atau tidak. Apakah pak gubernur menjamin bahwa setelah trotoar ini jadi tidak ada banjir?" kata Ida.

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun untuk penanggulangan banjir tahun depan. Dinas mengajukan anggaran Rp 3,9 triliun untuk seluruh program pembangunannya tahun 2020.

Kepala SDA DKI, Juaini Yusuf, mengatakan anggaran pengendalian banjir bakal dialokasikan untuk pembebasan lahan waduk dan kali serta pengadaan alat berat. Selain itu, anggaran bakal dialokasikan untuk pemeliharaan dan lainnya. "Anggaran pembebasan lahan tahun depan melanjutkan rencana pembebasan lahan tahun ini yang dipangkas," kata dia di sela rapat bersama Komisi D DPRD DKI, Senin, 11 November 2019.

Juaini mengatakan dari Rp 1 triliun anggaran pengendalian banjir yang dialokasikan tahun depan, Rp 600 miliar di antaranya dialokasikan pembebasan lahan waduk dan kali.