TEMPO.CO, Jakarta - Menjejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tawaran menduduki pos di satu BUMN. Tawaran ini langsung menjadi buah bibir.

Ahok yang kini minta dipanggil BTP adalah figur yang kontroversial. Mantan Bupati Belitung Timur dan anggota DPR RI itu pernah dikenal blak-blakan dan kasar namun bersih, berani, dan transparan saat memimpin DKI. Termasuk dalam hal mengelola sejumlah BUMD milik Pemprov DKI.

Ahok, di antaranya tak sungkan konfrontasi dengan operator bus saat membentuk PT Transjakarta dan mencopot direksi Pasar Jaya yang tak berani bersihkan pungli. Dia juga beberapa kali melakukan terobosan termasuk mengundang KPK melakukan pengawasan langsung.

Atas kepemimpinan yang pernah ditunjukkannya, Ahok dinilai pengamat BUMN sekaligus Kepala Lembaga Manajemen FEB UI, Toto Pranoto, cocok berkiprah di perusahaan pelat merah yang perlu penanganan terkait efisiensi dan beban Public Service Obligation (PSO). “Apakah Ahok akan sukses di BUMN? Waktu yang akan membuktikan," katanya.

Berikut ini penggalan rekam jejak gaya Ahok dalam mengelola BUMD-BUMD di ibu kota sepanjang menjabat wakil gubernur hingga gubernur 2012-2017. Karirnya di DKI tamat setelah dijerat pidana penodaan agama di tengah kontestasi Pilkada 2017.

Ancam Tutup BUMD Merugi
Desember 2012

Ahok, sebagai Wakil Gubernur DKI, mengancam akan melikuidasi BUMD berkinerja buruk. Penutupan perusahaan dilakukan apabila setelah diberikan suntikan modal kinerja tak juga membaik. "Perusahaan daerah bisa disuntik modal tambahan atau dilikuidasi," kata Ahok, panggilan untuk Basuki.

Sebelumnya Gubernur Joko Widodo mengumpulkan untuk mendengarkan paparan dari direksi sejumlah BUMD pada 5 Desember 2012. Saat itu Jokowi mengatakan kalau ada BUMD yang ternyata masih terus merugi. "Karena itu saya harus tahu rencana bisnis BUMD itu apa, biar jelas arah ke depannya," katanya.

Pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Jokowi (kiri) dan Ahok (kanan) bersama Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mendaftar di KPUD Jakarta, 19 Maret 2012. Keduanya dicalonkan oleh partai PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia (Gerindra). TEMPO/Amston Probel

Kurangi Jumlah BUMD
Agustus 2013

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan sedang mengkaji tiga opsi untuk perusahaan milik daerah yang tak sehat. Pertama, membubarkan perusahaan, yang kedua menggabungkannya dengan BUMD lain. Ketiga, menjual perusahaan ke pihak lain. "Kami sedang menyelesaikan kajiannya. Intinya akan dikerucutkan supaya BUMD tidak terlalu banyak," ujar Basuki ketika ditemui wartawan di kantornya.

Libatkan KPK
Juli 2013

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membuka pintu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelisik kinerja dinas ataupun BUMD di ibu kota. Dia mempersilakan jika KPK ingin mengetahui auditor yang ada. "Tidak perlu surat menyurat dulu, bawa saja orang IT untuk melihat data, kami akan buka. Tidak ada rahasia di sini," ujar Basuki di Balai kota DKI.

Untuk sementara, dia mengatakan KPK akan berfokus pada masalah uji KIR yang dilakukan Dinas Pehubungan. Menurut Ahok, masalah uji KIR ini memiliki indikasi korupsi di tubuh Dinas Perhubungan. Ahok juga mempersilakan Komisi Antirasuah itu untuk menyelidiki BUMD Dharma Jaya dan Dinas Pekerjaan Umum.

<!--more-->

Lawan Operator Bus
Februari 2014

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan alasan pembentukan badan usaha milik daerah yang mengelola bus Transjakarta yakni untuk menghadapi operator bus yang nakal. Ahok berharap dengan berbentuk BUMD, operator bus Transjakarta memberi pelayanan yang lebih baik. "Ketika pengusaha (bus)-nya kurang ajar, mau mendikte kami, kami bilang enggak mau tergantung Anda," katanya di Balai Kota.

Menurut Ahok--sapaan akrab Basuki--selama ini pelayanan Transjakarta tidak membaik karena dominasi operator. Dia diantaranya menyesalkan tindakan operator bus Transjakarta yang tidak mau menambah bus, padahal pemerintah DKI sudah membayar mahal untuk tiap kilometer pengoperasian bus.

Lagi, Akan Bubarkan BUMD Tak Untung
4 November 2014

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana membubarkan sejumlah BUMD yang tidak menguntungkan atau tidak menyumbang ke kas daerah. Ahok juga berencana melepas saham dan menghibahkan sebuah BUMD ke lembaga akademis.

Salah satu BUMD yang akan dilepas sahamnya yakni PT Ratax Armada yang bergerak di bidang transportasi. Sedang PT Rumah Sakit Haji Jakarta bakal dihibahkan ke Kementerian Agama.

Rombak Direksi dan Berantas Mafia Pengadaan Sapi
5 November 2014

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan segera merombak manajemen Perusahaan Daerah Dharma Jaya, yang dinilai tidak becus. Ahok--sapaan Basuki--akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki perusahaan daerah yang bergerak di sektor pemotongan hewan tersebut. Ahok menjelaskan, KPK dilibatkan agar memperoleh pimpinan yang bersih.

Dharma Jaya dinilai sudah tidak sehat. Pada 2014, perusahaan ini hanya menyumbang kas daerah Rp 45 juta. Bahkan, selama periode 2010-2013, Dharma Jaya tak berkontribusi sepeser pun. Selain merombak jajaran manajemen, Ahok juga bakal mengubah pola bisnis Dharma Jaya. Dari yang awalnya mengurusi pemotongan hewan, perusahaan ini akan menjadi agen penjualan daging sapi.

PD Dharma Jaya (Batal) Karam

Rencananya daging sapi yang akan dijual didatangkan dari daerah lain. Dengan mendatangkan sapi, Ahok ingin Jakarta tidak kekurangan pangan dan mampu menekan harga daging sapi di Ibu Kota. "KPK juga dilibatkan untuk menghindari mafia dalam proses pengadaan sapi," ujarnya.

Rencanakan Holding
Maret 2015

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengevaluasi sejumlah badan usaha milik daerah yang tidak produktif. "Ngapain sih punya BUMD begitu banyak, biaya banyak, dirut banyak ngapain gitu loh," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Selasa, 17 Maret 2015.

Ahok menyatakan hanya akan mempertahankan satu hingga dua BUMD yang bisa menjadi perusahaan besar atau holding konglomerasi. Ahok mempercayakan penggabungan perusahaan, salah satunya kepada PT Jakarta Properti. Saat ini pemerintah DKI sedang merumuskan penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu dengan PT Jakpro. Ahok mencontohkan Jakpro mulai membeli Food Station. Ahok berharap ke depan PT Jakpro bisa mengelola hotel, power plant, dan bank.

<!--more-->

Bantu Atasi Gejolak Pasar Daging
Agustus 2015

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan BUMD siapkan operasi pasar untuk membantu memulihkan gejolak pasar daging. “Selain operasi pasar dari Kementerian Perdagangan dan Bulog, DKI meminta PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya untuk operasi pasar daging,” ucap Ahok di Balai Kota.

Sebelumnya, pedagang daging di wilayah Jabodetabek melakukan aksi mogok berjualan. Mereka mengaku mengalami kerugian akibat minimnya pasokan daging yang menyebabkan harganya naik dan menurunnya jumlah pembeli daging sapi.

Ahok menuturkam, operasi pasar daging sapi di Jakarta termasuk tak mudah. Sebab, penguasaan pasar daging oleh dua BUMD DKI masih rendah. “Harapannya, kalau menguasai 20-30 persen pasar, bakal mudah mengendalikan harga,” kata Ahok.

Berburu Direksi ke Singapura
Oktober 2015

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan banyak tenaga profesional asal Indonesia di Singapura yang ingin bekerja di Indonesia setelah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Keinginan balik ke Indonesia dibuktikan dengan antusiasme mereka ketika Ahok menawarkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik pemerintah Jakarta. "Mereka banyak nanya, terutama soal gaji," ujar Tuty.

Pekerja-pekerja asal Indonesia itu, tutur Tuty, menginginkan gaji minimal Rp 61 juta per bulan jika bekerja di badan usaha milik daerah. Gubernur, kata dia, tak menyoal besaran gaji yang diminta. "Gaji petinggi badan usaha milik daerah lebih dari itu," ucapnya.

Berani Berutang ke Bank
November 2015

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menginstruksikan Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut berani berutang kepada bank untuk membeli armada hingga ribuan bus. “Terserah, mau bus tunggal atau gandeng, pokoknya harus beli bus yang cukup,” kata dia.

Dia memerintahkan itu setelah kesulitan mencabut izin operator Transjakarta yang bandel terkait kecelakaan yang bolak balik terjadi. Menurutnya, kesulitan pencabutan izin tersebut dikarenakan DKI sendiri tidak memiliki armada yang cukup untuk melayani total penumpang yang ada.

“Saya bilang begini sama direksi, operator bisa punya bus kan karena ngutang, itu kenapa mereka dikasih kredit sama bank? Karena dapat jaminan dari kami. Lalu kenapa Transjakarta tidak beli bus sendiri kalau begitu? Dia aja mampu ngutang,masa kita enggak bisa? Kita punya bank, uang juga ada. Jadi ngapain operator nakal kita biarin?” katanya.

Copot Direksi
Januari 2016

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama membongkar direksi PT Jakarta Tourisindo karena penilaian kinerja yang dianggap melempem. Setelah hanya menyetor Rp 1,8 miliar pada 2014, perusahaan yang mengelola tujuh unit usaha hotel itu kembali merencanakan kerugian pada 2016. “Saya mau ganti semuanya,” kata dia.

Bongkar Manajemen Gara-gara Pungli
April 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengganti jajaran direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Salah satu yang akan diganti adalah Direktur Utama Luthfi Rachman. Menurut Ahok, Luthfi tidak berani setiap kali mengambil keputusan. "Ya, maka itu kami mau ganti tim untuk Pasar Jaya. Saya pikir si Luthfi ini terlalu baik," kata Ahok di Balai Kota.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), berbicara pada salah satu pedagang saat meninjau lapak pedagang usai meresmikan Pasar Pesanggrahan, Jakarta, 26 Agustus 2016. PD Pasar Jaya dengan menghabiskan biaya Rp 6,8 miliar untuk memperbaiki fasilitas pasar ini. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

Ahok menjelaskan, menjadi pejabat di Jakarta yang dibutuhkan tidak hanya jujur dan baik, melainkan butuh pengorbanan dalam mengambil keputusan dan menjalani tugas meskipun bertentangan dengan sistem sebelumnya. Ahok mengatakan, dalam bekerja, tidak boleh ada rasa takut kehilangan jabatan sehingga membiarkan sistem lama berlangsung yang ternyata merugikan masyarakat.

Para pedagang mengatakan ada pihak tak bertanggung jawab dari PD Pasar Jaya yang menarik pungutan liar kepada mereka. Ahok bereaksi setelah mendengar laporan tersebut. "Kalau kamu jadi pejabat di Jakarta ataupun di BUMD atau di mana pun posisi Anda, kalau Anda takut kehilangan jabatan, walaupun kamu jujur dan baik, kamu enggak bisa kerja," ucap Ahok.