TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya memulai penyelidikan ihwal laporan eks staf Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Ima Mahdiah kepada dua akun Twitter, yakni Kolonel Jalalhusin dan Hayetargayen. Ima melaporkan dua akun Twitter itu karena dituding telah menyebarkan informasi palsu atau hoax.

"Laporan sudah kami terima, kami pelajari, dan kami lakukan penyelidikan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono saat dihubungi, Kamis, 14 November 2019.

Argo menjelaskan sebagai langkah awal penyelidikan, polisi akan memanggil pelapor beserta saksi-saksi dan juga terlapor. Dalam pemanggilan itu, polisi akan melakukan klarifikasi terhadap laporan Ima. "Untuk waktunya kapan, tunggu penyidik," kata Argo Argo.

Sebelumnya, Ima Mahdiah yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta melaporkan dua akun Twitter ke polisi pada Rabu, 13 November 2019. "Jadi 2 orang ini meretwet, kayak menyamber akun Twiter saya, dia bilang kalau saya pernah menggelapkan anggaran TA sewaktu zamannya Pak Ahok Gubernur DKI," ujar Imah.

Tudingan kedua yang Ima laporkan, akun tersebut menyebut tim saat Ahok menjabat sebagai gubernur dibiayai oleh konglomerat. Padahal, menurut dia, dana untuk tim Ahok saat itu berasal dari operasional gubernur. "Dia tulis di twitternya begitu lah. Kami udah screnshoot juga buktinya lah," ujar Ima.

Dalam membuat laporan itu, Ima ditemani oleh kuasa hukumnya Ronny Talapesy. Rony, yang juga kader PDIP, mengatakan dua akun itu sudah mencemarkan nama baik Ima sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan membuat PDIP merasa keberatan dengan adanya berita fitnah tersebut.

"Kan ini yang kami lihat sudah menyerang secara pribadi. Ibu Ima juga sudah sebagai anggota dewan dari PDIP maka kami harus merespon hal-hal berita bohong ini," kata Ronny.

Laporan Ima Mahdiah itu tertuang dalam LP/7317/XI/19/PMJ/Dit. Reskrimsus. Pasal yang dilaporkan kepada kedua akun itu antara lain pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 3 UU RI 19 tahun 2016 dan atau Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP.