TEMPO.CO, Jakarta - Seniman Taman Ismail Marzuki (TIM) Radhar Panca Dahana membandingkan pengelolaan pusat kesenian itu pada masa pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan era Ahok.

Sastrawan itu heran karena sejak pemerintahan Anies, para seniman harus membayar retribusi bila ingin menggunakan fasilitas di TIM. Bahkan untuk latihan di halaman Teater Besar TIM pun mereka harus membayar Rp 1 juta.

"Ini halaman aja bayar Rp 1 juta sekarang ini padahal untuk latihan," kata Radhar usai bertemu politikus PDIP di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.

Retribusi untuk satu kali latihan itu ditarik oleh Unit Pengelolaan Teknis (UPT) TIM. Padahal berdasarkan pengalamannya, Radhar tak pernah dimintai retribusi penggunaan halaman teater saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok, lanjut dia, hanya memungut biaya untuk penggunaan gedung di TIM. Begitu juga dengan era Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Radhar, dirinya bahkan pernah menerima uang untuk membuat pertunjukan. Uang itu berasal dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan sebuah yayasan kesenian.

Menurut dia, UPT TIM mulai menarik retribusi sejak Gubernur Anies Baswedan menjabat. Dia tak mengingat sejak kapan penarikan retribusi itu dimulai. "Tidak hafal tahun-tahun, sejak Anies lah," ujar dia. "Jadi jangankan (gedung) dalamnya, luarnya aja bayar. Itu kan kami main di situ, suruh bayar, keterlaluan."

Para seniman TIM, termasuk Radhar, mendatangi Fraksi PDIP DPRD DKI untuk menyampaikan penolakan atas rencana anak buah Anies Baswedan, yaitu PT Jakpro untuk membangun hotel dalam proyek revitalisasi TIM. Seniman menilai pembangunan hotel di TIM melenceng dari fungsi Taman ismail Marzuki sebagai pusat kesenian (art center).