TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyatakan tak gentar untuk terus menyuarakan transparansi anggaran meskipun terancam mendapatkan sanksi. Dia menyatakan bahwa sanksi itu merupakan risiko perjuangannya sebagai legislator.

“Saya tidak gentar sedikitpun. Sekali saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran," ujarnya saat konferensi pers di ruang Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Jumat 29 November 2019.

Menurut William, ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadapnya, yaitu hak warga Jakarta untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan.

"Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” tegas William.

Sebelumnya Dewan Kehormatan DPRD DKI disebut merekomendasikan sanksi lisan terhadap William terkait unggahannya soal anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Rekomendasi tersebut nantinya akan diputuskan oleh Pimpinan DPRD DKI.

William diperiksa oleh Dewan Kehormatan setelah mengunggah sejumlah anggaran janggal seperti anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar, anggaran pembelian balpoint Rp 123 miliar, pembelian ribuan unit komputer, server hingga perangkat penyimpan data cerdas atau smart storage.

Unggahan di media sosial twitter itu lantas diadukan oleh Ketua LSM Mat Bagan (Maju Kotanya Bahagia Warganya), Sugiyanto. Dia menilai unggahan William itu melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.