TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana surplus APBD 2020 senilai Rp 25 miliar untuk penyertaan modal dua badan usaha milik daerah (BUMD). Alokasi dana segar untuk BUMD tersebut menuai protes dari Komisi 3 DPRD setempat.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara, meminta pemkot menahan dulu dana penyertaan modal untuk PDAM Tirta Patriot dan PD Mitra Patriot. Alasannya, belum ada laporan analisis perencanaan bisnis dari keduanya.

"Yang disampaikan baru RKA (Rencana Kerja Anggaran) saja, termasuk ke Badan Anggaran ketika penyusunan KUA-PPAS 2020," kata Adhika, Senin 2 Desember 2019.

Dalam RKA itu, kata dia, PDAM Tirta Patriot bakal mendapatkan dana segar senilai Rp 22,5 miliar. Dana itu untuk keperluan mencicil akusisi aset PDAM Tirta Bhagasasi Rp 12,5 miliar dan pengembangan usaha Rp 10 miliar.

Adapun Rp 2,5 miliar lagi untuk PD Mitra Patriot buat mensubsidi operasional angkutan massal Transpatriot. "Seharusnya mereka melaporkan analisis bisnisnya dulu, baru mengajukan anggaran," kata Adhika.

Komisi 3, Adhika mengungkapkan, sedang mengejar direksi dua BUMD tersebut untuk menyampaikan analisis bisnis sebelum menerima penyertaan modal dari pemerintah. Menurutnya, selama ini lembaga legislatif belum pernah melakukan pembahasan terutama mengenai akusisi aset PDAM Tirta Bhagasasi di Kota Bekasi.

PDAM Tirta Patriot adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bekasi dengan cakupan layanan air bersih di Kota Bekasi. Sedangkan, PDAM Tirta Bhagasasi adalah perusahaan yang dibentuk oleh dua pemerintah yaitu Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dengan cakupan layanan di Kota dan Kabupaten Bekasi.

"Kalau dengan PD Mitra Patriot kita malah belum pernah ketemu," ucap Adhika. Jika analisis bisnis belum jelas, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi akan merekomendasikan supaya tak ada penyertaan modal bagi dua BUMD tersebut.