TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar banyak terkait desakan sejumlah fraksi yang mendesak anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, dicoret.

"Jadi semua kegiatan Pemerintah DKI Jakarta adalah kegiatan yang bisa disoroti oleh siapa saja dan kami akan berikan penjelasan," ujar Anies di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2019.

Anies tidak menanggapi secara tegas terkait permintaan penghapusan anggaran TGUPP. Menurut dia, semua anggaran dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah DKI dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anies hanya menyebutkan bahwa salah satu peran dari TGUPP adalah memastikan agar kegiatan strategis daerah terlaksana dengan baik. "Begitu Anda melihat, misalnya serapan berjalan dengan baik, program berjalan baik itu adalah hasil pengawasan internal monitoring program," ujarnya.

Sebelumnya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas RAPBD, PDI Perjuangan dan PSI mendesak agar anggaran TGUPP dihapus. "Kami meminta agar untuk TGUPP dihapuskan," ujar anggota Fraksi PDI P Jhonny dalam paripurna.

Johnny menilai kehadiran TGUPP sebagai perpanjangan tangan Anies selama ini kerap mempengaruhi kebijakan SKPD. Hal ini kata dia memperburuk program-program yang telah dicanangkan oleh SKPD.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza agar anggaran TGUPP dihapus. "PSI menilai bahwa anggaran untuk TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ujarnya dalam rapat paripurna.

Anthony menyatakan bahwa keberadaan TGUPP dalam pemerintahan DKI saat ini belum ada pertanggungjawaban yang jelas terkait kinerja hingga hasil dari TGUPP.