DKI Luncurkan Bus Antikorupsi, Anies akan Keliling Sekolah

Selasa, 10 Desember 2019 20:30 WIB

Pemerintah Provinsi DKI meluncurkan bus kampanye antikorupsi di Balai Kota Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. TEMPO/IMAM HAMDI

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan bus kampanye antikorupsi di Balai Kota DKI, Selasa, 10 Desember 2019. Bus tersebut nantinya bakal berkeliling ke sekolah-sekolah yang ada di ibu kota untuk memberikan pendidikan antikorupsi.

"Bus ini adalah replika dari bus kampanye antikorupsi dari yang dimiliki oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang penyusunannya pun kami berkonsultasi erat dengan teman-teman di KPK," kata Anies saat meluncurkan Bus Antikorupsi.

Anies mengatakan peluncuran bus ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi DKI untuk memastikan kegiatan pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak usia dini. Untuk itu, DKI mendorong agar pendidikan pencegahan korupsi dimulai di sekolah jenjang yang paling dasar.

"Sekolah memberi kesempatan untuk pembelajaran kebiasaan antikorupsi, kebiasaan berintegritas," ucapnya.

Selain meluncurkan bus antikorupsi, Pemprov DKI juga melantik 160 duta antikorupsi, yang terdiri dari 80 pelajar dan 80 guru. Guru yang menjadi duta antikorupsi berasal dari pendidik yang memberikan materi pendidikan kewarganegaraan. "Mereka semua sudah dilatih oleh KPK RI untuk bisa menjadi duta di jenjang SD, SMP dan SMA," ujarnya.

Advertising
Advertising

Nantinya, kata dia, guru tersebut bakal mengikuti bus untuk ikut berkeliling ke sekolah. Dengan cara itu diharapkan kampanye pencegahan korupsi, penumbuhan integritas bisa dilakukan sepanjang tahun.

"Ini merupakan kolaborasi, dengan KPK RI dan jajaran Pemprov DKI, yang berada di Dinas Pendidikan, KPK ibu kota, Dishub, Transjakarta. Kami berharap dengan adanya kampanye ini maka usaha kita mendorong kesadaran pencegahan korupsi makin berkembang."

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

7 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

8 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

12 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

14 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

17 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya