TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut pagelaran musik Djakarta Warehouse Project atau DWP merupakan pendapatan yang bersifat profit bagi Pemerintah Jakarta. Menurut Prasetyo, ajang yang rutin digelar di Ibukota itu memiliki pemasukan dari penjualan tiket yang relatif besar.

Ia pun berencana meminta anggota DPRD untuk mengawasinya. “Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana bagaimana laporan keuangannya. Kan dari tiket. Tiket bukan kecil pendapatannya, besar,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 Desember 2019.

Namun Prasetio enggan berkomentar soal penolakan ormas Islam Gerakan Pemuda Islam (GPI) terhadap gelaran DWP. Tak hanya GPI, siang tadi ormas Gerakan Pribumi Indonesia juga menggelar demo menolak DWP di depan Balai Kota DKI.

“Kami pribumi meminta agar DWP dibatalkan, karena tidak sesuai dengan moral dan adat," ujar orator bernama Aimar.

Dia mengatakan kegiatan tersebut mengandung banyak maksiat karena bakal banyak minuman keras, dan pakaian pengunjung DWP yang terbuka. Ia meminta Gubernur DKI Anies Baswedan agar tegas untuk menolak kegiatan DWP.

Hal ini kata dia juga sekaligus menagih janji kampanye Anies untuk menutup tempat maksiat."Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup seperti janji kampanye pak Anies," ujarnya.

Koordinator Aksi, Haris menyatakan bakal memblokade akses ke JIExpo jika acara DWP tetap digelar. "Bukan hanya kami banyak ormas-ormas lain yang siap untuk memblokade JIExpo jika tetap diselenggarakan," ujarnya.

Pada 2017, ajang DWP juga menuai penolakan dari sekelompok ormas Islam, namun dibela Sandiaga Uno, yang saat itu Wagub DKI. Bahkan Sandiaga mengatakan putrinya penggemar event musik itu. Menurut Sandi, acara semacam itu perlu didukung karena dapat mendorong perekonomian negara. DWP diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian. “Akar rumput bergerak, itu yang kita inginkan ke depan,” kata Sandiaga, 3 Desember 2017.