TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan orang yang tergabung dalam massa ormas Gerakan Pemuda Islam (GPI) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Kamis 12 Desember 2019. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izin Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, karena dituding perbuatan dosa atau maksiat.

"DWP proyek maksiat terbesar se-Asia," kata koordinator lapangan unjuk rasa itu, Hakim Himran, dalam orasinya.

Hakim menyesalkan kebijakan Anies memberikan izin penyelenggaraan DWP yang tahun ini menginjak ke-11. DWP X pada tahun lalu sempat dipindah ke Bali. Kembali ke Jakarta pada tahun ini, rencananya acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu akan diselenggarakan selama tiga hari pada 13-15 Desember.

Menurut Hakim dan kelompoknya, penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project membawa dampak buruk bagi warga Jakarta. Mereka menuding penyelenggaraan musik tersebut memberi ruang ekspresi untuk seks bebas, peredaran narkoba dan konsumsi minuman keras.

Puluhan anggota ormas Gerakan Pemuda Islam berunjuk rasa menolak penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 di depan Balai Kota DKI, Kamis 12 Desember 2019. Tempo/Imam Hamdi

"Gubernur pilihan umat, tapi pro maksiat," ujarnya mengecam izin dari Anies untuk DWP XI.

Hakim mengancam mengerahkan massa memblokade dan membubarkan acara itu bila Anies bergeming. Dalam unjuk rasa hari ini, dia menyatakan, masih berharap sang gubernur membatalkan acara itu. "Masa gubernur yang dipilih umat dan ulama pro maksiat," katanya mengulangi.

Selama menggelar unjuk rasa, massa yang berjumlah tidak lebih dari 30 orang itu membakar ban di jalan. Mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan menemui dan berdialog dengan mereka.