TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri belum memulai evaluasi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD DKI Jakarta 2020 yang baru diketok pada Rabu, 11 Desember lalu.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syafrudin mengatakan pihaknya belum menerima RAPBD DKI sampai penetapan pada Rabu lalu. "Sampai kemarin belum, hari ini saya cek lagi," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 12 Desember 2019.

Menurut Syafrudin, Kemendagri harus segera mengevaluasi RAPDB dari seluruh provinsi dalam waktu 15 hari kerja. Rancangan itu harus disahkan sebelum pergantian tahun anggaran atau pada 1 Januari 2020.

Syafrudin khawatir di waktu yang tersisa, pengesahan RAPBD DKI melewati pergantiam tahun anggaran. "Malah saya khawatir masuknya Januari," ujarnya.

Syafrudin menegaskan bagi daerah yang RAPBD belum disahkan sebelum 1 Januari akan dijatuhi sanksi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312 ayat 2 dijelaskan DPRD dan kepala daerah yang belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.

Ia pun menyatakan telah mengingatkan seluruh provinsi termasuk DKI untuk menyerahkan RAPBD 2020 paling lambat 30 November lalu. Namun kata dia, ada tiga daerah yang telat menyerahkan RAPBD, salah satunya DKI.

Syafrudin menyatakan akan tetap berusaha agar evaluasi Rancangan APBD 2020 selesai sebelum pergantian tahun anggaran. "Yang pasti selama ini kami selalu berusaha kalau bisa lebih cepat kenapa tidak," ujarnya.