TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP Anies Baswedan, Bambang Widjojanto, menganggap penilaian kinerja TGUPP oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak sepenuhnya benar.

Bambang mengatakan kalau yang merasakan kinerja tim pembantu Anies (TGUPP) itu adalah masyarakat.

Tempo menanyai beberapa warga Jakarta asli soal kinerja TGUPP, salah satunya adalah Dimas Panji, karyawan swasta.

Menurut Dimas, hasil kerja TGUPP tak begitu ia rasakan sebagai orang yang tinggal di Ibukota. Ia mengatakan perlu ada ekspos lebih terhadap kerja TGUPP. "Intinya kerja mereka saya gak melihat. Narasinya saja yang kedengaran," ucap Dimas kepada Tempo, Ahad, 15 Desember 2019.

Berbeda dengan Dimas, Lukmanal Hakim, 26 tahun, merasa kinerja TGUPP sudah baik dalam memberikan rekomendasi dalam bentuk ide kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai lulusan Abang None Jakarta Pusat tahun 2017, kata Lukmanal, dirinya pernah diajak berdiskusi dengan TGUPP yang membawahi bidang pariwisata dan budaya.

Lukmanal menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, dirinya mendapat pemaparan terkait kinerja TGUPP.

"Ada Festival Lapangan Banteng. Kolaborasi dengan Semasa dan Sedari Sadari waktu ulang tahun Jakarta. Itu hasil market research mereka," tutur Lukmanal. Ia merujuk pada acara bertajuk Semasa Piknik dan Pasar Raia Keliling Volume 2 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada 22-23 Juni lalu.

<!--more-->

Tempo menanyai ihwal kinerja TGUPP Anies Baswedan ke sejumlah warga Jakarta lainnya.

Sebanyak tujuh orang yang Tempo tanyai mengatakan tak mengetahui kinerja TGUPP. Sebagian merasa kinerja tersebut tak terekspos sehingga publik tak banyak tahu perihal tersebut.

Sebelumnya, Sejumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya pemangkasan anggaran TGUPP. Anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana mengusulkan pembubaran lembaga itu karena dinilai tak bermanfaat.

Bambang Widjojanto menyebut kritik anggota dewan terhadap TGUPP ganjil. Sebab, selama ini tak pernah ada anggota dewan di DPR RI mengkritik kinerja Kantor Staf Presiden atau KSP.

"Jadi kalau mau mengukur, pakai pola ukur yang sama. Kalau tidak kamu sedang melakukan politisasi dan itu diskriminatif. Ini ga bakal membuat kinerja lebih baik," ujar Bambang di Gedung Tempo Inti Media, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 Desember 2019.

Kinerja TGUPP Anies Baswedan kembali menjadi sorotan setelah terungkap satu anggotanya rangkap jabatan dan karenanya menerima gaji dobel. Sebelumnya, kritik sudah deras mengalir karena tim sejenis di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak menggunakan APBD DKI.

Puncaknya, pada Rapat Badan Anggaran membahas RAPBD DKI pada Senin malam 9 Desember 2019 memutuskan memangkas jumlah anggota TGUPP menjadi 50 dari sebelumnya 67 anggota.

ADAM PRIREZA | M JULNIS FIRMANSYAH