FITRA: Kinerja TGUPP DKI Bidang Pencegahan Korupsi Tidak Tampak

Editor

Febriyan

Senin, 16 Desember 2019 12:09 WIB

Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP, Bambang Widjojanto, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menilai kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI tidak tampak selama satu tahun dibentuk. Menurut Misbah, masyarakat Jakarta tak mengetahui apa sumbangsih TGUPP khususnya Bidang Komite Pencegahan Korupsi.

"Artinya apa yang dilakukan oleh TGUPP terutama dalam upaya untuk pencegahan korupsi tidak terlaporkan secara publik," kata Misbah saat dihubungi Tempo, Ahad 15 Desember 2019.

Menurut dia, selama ini berbagai persoalan justru muncul di pemerintahan DKI meski sudah terbentuk TGUPP KPK. Misalnya, ramai-ramai soal penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020. Saat pembahasan plafon anggaran ini terkuak sejumlah anggaran fantastis pemerintah DKI untuk membeli lem aibon dan pulpen.

"Soal penyusunan APBD misalnya, itu juga peran TGUPP hampir tidak muncul sama sekali. Tidak ada di dalam proses perbaikan pengelolaan anggaran di DKI," jelas dia.

Misbah menuturkan TGUPP KPK DKI seharusnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang sudah dilakukan. Sebab, TGUPP KPK digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Advertising
Advertising

Apabila tak mau melaporkan hasil kerjanya secara transparan, Misbah melanjutkan, maka gaji TGUPP seharusnya diambil dari anggaran operasional gubernur.

Sebelumnya, Ketua TGUPP KPK Bambang Widjojanto menyebut permintaan agar TGUPP transparan hanya datang dari segelintir anggota DPRD DKI. Karena itu, dia menganggap kritik itu tidak mewakili suara dewan secara keseluruhan.

Bambang juga menjelaskan beberapa kasus seperti munculnya anggaran lem aibon tak lantas dapat digunakan untuk menilai kinerja TGUPP KPK DKI buruk.

Sebab, di sisi lain pemerintah DKI Jakarta baru mendapat penghargaan dari lembaga pemerintahan sebagai provinsi terbaik yang tingkat korupsinya bisa dikendalikan.

"Teman-teman di DPRD DKI saat ini baru kerja berapa lama sih? Terus lo menilai gua yang sudah 2 tahun kerja? Kan nggak fair," ujar dia.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

4 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

4 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

6 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

7 hari lalu

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, BW: Selamat Datang Kegelapan

Anggota Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto alias BW, merespons putusan MK yang menolak permohonan sengketa pilpres.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

7 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

8 hari lalu

Bambang Widjojanto Konfirmasi Kehadiran Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Sidang MK, Ini Alasannya

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan hadir dalam sidang putusan MK soal sengketa pilpres atau PHPU. Apa alasan kehadirannya?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

8 hari lalu

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Bambang Widjojanto: Ada Kejutan, 8 Hakim Konstitusi Diuji Kenegarawanannya

Pagi ini, Senin, 22 April 2024 putusan MK mengenai sengketa Pilpres 2024 atau PHPU akan dibacakan. "Ada kejutan," kata Bambang Widjojanto.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

10 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya