TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut penghargaan pariwisata yang sudah diberikan kepada Colosseum Club 1001. Asosiasi berharap gubernur bisa menengahi jika ada permasalahan dan tidak asal membela sebagian orang.

"Tugas pemerintah adalah mengayomi semua masyarakat termasuk para pengusaha hiburan malam," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Hana Suryani saat dihubungi, Selasa 17 Desember 2019.

Asosiasi, kata Hana, tidak akan terima jika pemerintah Gubernur Anies Baswedan nantinya malah menutup Colosseum. Itu menurutnya, mengukuhkan ketidakadilan Anies. Hana menyebut dasar pencabutan penghargaan, yakni penyalahgunaan narkoba di diskotek itu yang ditemukan BNN DKI pada September lalu tak terbukti melibatkan manajemen atau pengelola.

Menurut Hana, selama ini tempat hiburan malam selalu mendapat cap negatif dari sebagian masyarakat maupun pemerintah. Namun, pemerintah sendiri dinilainya tidak hadir untuk merangkul dan membina.

"Kami sedih selalu dituding tempat maksiat, tapi pajak diterima," kata Hana. Dia menambahkan, "Saya tantang, apakah Pemprov DKI pernah melakukan pembinaan dan bukan hanya pengawasan dan penindakan?" ujarnya.

Dia mengaku sempat berharap pemberian Adikarya Wisata kategori diskotek kepada Colosseum 6 Desember lalu menjadi langkah nyata pemerintah melihat perkembangan industri hiburan. Penghargaan diharap menjadikan setiap tempat hiburan bakal menjaga kredibilitasnya.

Sayang, sehari setelah ada protes dari ormas Front Pembela Islam atau FPI, Anies langsung mencabut kembali penghargaan dan menyatakan terjadi kesalahan fatal. Anies menyebut panitia salah tak gubris temuan BNN DKI pada Oktober lalu.