TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginvestigasi temuan Front Pembela Islam (FPI) terkait dugaan pelanggaran penyelenggara Djakarta Warehouse Project atau DWP, Ismaya Live.

"Kami juga sedang mengumpulkan semua bukti itu dan kami juga punya petugas di sana. Kami akan diskusikan juga temuan kami," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Sri Haryati di kawasan kuliner Thamrin 10, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Desember 2019.

Investigasi ini dilakukan atas desakan FPI agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan penyelenggaraan DWP di ibu kota. Desakan itu diminta FPI menyusul temuan mereka di lokasi acara musik bergenre electronic dance music atau EDM di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember lalu.

Juru bicara FPI Munarman mengatakan menemukan sejumlah barang yang tidak layak dijual di lokasi itu, seperti minuman keras dan kondom. "Ada banyak temuan kami lebih kurang 30an," kata Munarman melalui pesan singkat, Sabtu, 21 Desember 2019. "Kondom dan miras itu di antaranya."

Sri mengatakan pemerintah bakal menerima seluruh informasi dari masyarakat terkait rangkaian penyelenggaraan musik ajeb-ajeb itu. Bahkan, sebelum acara, panitia DWP telah membuat pernyataan tertulis di atas materai terkait dengan penyelenggaraan acara itu.

"Saya gak hafal detailnya (isi surat pernyataan penyelenggaraan DWP). Tapi ada yang dilarang," ujarnya. "Kami akan periksa temuan itu dan lain-lainnya."

Munarman mengatakan telah mendatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung di kantornya pada Selasa kemarin, untuk menyerahkan temuan tersebut. Munarman yang datang bersama sejumlah ulama menyarankan Anies untuk tidak lagi mengizinkan acara musik ajeb-ajeb itu di DKI.

"Kami sudah sarankan agar gubernur menghentikan kegiatan hiburan yang bersifat hedonisme itu," ujarnya. "Apapun bentuknya."

Selain itu, FPI juga menyarankan Anies mencopot pejabatnya yang hanya mementingkan pendapatan asli daerah yang tinggi tanpa mempertimbangkan aspek indeks pengembangan manusia dari segi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Penyelenggaran DWP 2019 disebut menghasilkan pajak untuk DKI Rp 10 miliar dan menggerakkan perekonomian ibu kota karena mendatangkan turis asing. "Kami dukung gubernur bersih-bersih oknum-oknum yang hanya berorientasi PAD tinggi itu," ujarnya.