Kaleidoskop 2019: Nama Ahok yang Masih Mengusik Anies
Reporter
Tempo.co
Editor
Zacharias Wuragil
Senin, 30 Desember 2019 12:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Membuka kembali lembaran-lembaran peristiwa di kanal Metro sepanjang tahun ini, kami menemukan ada sejumlah peristiwa yang masih 'menyeret' nama mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Nama Ahok, sapaan Basuki dan belakangan meminta disapa BTP, bertebaran di setidaknya paruh pertama 2019 dalam artikel-artikel yang menyumbang tingkat keterbacaan tinggi alias trending.
Mulai dari momen kebebasan dan kehidupan pribadinya lepas dari penjara sampai kebijakan Gubernur Anies Baswedan di pulau reklamasi yang menghangat kembali. Peristiwa peresmian moda transportasi MRT Jakarta yang monumental dan kejadian banjir besar karena luapan Ciliwung juga melambungkan namanya kembali di sejumlah pemberitaan yang banyak dibaca di setiap bulan.
Atas dasar itu kami membagi kaleidoskop tahun ini dalam dua tulisan yang membaginya berdasarkan paruh pertama dan kedua 2019. Tulisan pertama diwarnai nama Ahok yang masih 'mengusik' di era Pemerintahan Gubernur Anies. Sedang tulisan kedua dipenuhi sejumlah peristiwa seperti demonstrasi, gugatan, pelaporan ke polisi, sampai temuan-temuan.
Di antara paruh kedua 2019, isi tulisan kedua, adalah temuan anggaran janggal di RAPBD DKI dan moge Harley ilegal di perut Garuda. Ada pula sepak terjang anak STM dan viralnya lagi praktik kawin kontrak. Semua kami kemas dalam Kaleidoskop 2019. Semua kami kemas dalam Kaleidoskop 2019.
Berikut ini bagian pertama dari dua tulisannya. Selamat menikmati.
JANUARI
- Ahok Bebas
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bebas murni dan meninggalkan rumah tahanan Mako Brimob pada 24 Januari 2019. Sukacita para pendukung diwarnai pro dan kontra karena Ahok langsung menikahi anggota polwan. Puput Nastiti Devi, si polwan, pernah mengawal Veronica Tan, mantan istri Ahok semasa menjabat Gubernur Jakarta.
Seperti beberapa saat menjelang kebebasannya dari pidana penjara penistaan agama—didapat saat kontestasi Pilkada DKI Jakarta, beberapa pekan setelah ke luar penjara pun pemberitaan tentang Ahok masih menjadi buruan pembaca. Di antaranya tentang kemunculannya bersama Puput, bulan madu mereka, serta program-program yang dijalani pria yang minta disapa BTP itu di tengah masyarakat.
FEBRUARI
- Anies Tantang Pengembang Apartemen
Konflik di apartemen yang memaksa Gubernur Anies Baswedan turun tangan langsung ini termasuk yang banyak dibaca pada Februari. Berawal dari kedatangan Anies di Apartemen Lavande, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin malam, 18 Februari 2019. Mendengar sejumlah keluhan penghuni atas perlakuan pengelola yang dianggap tak transparan serta semena-mena, Anies sekaligus mensosialisasikan pergubnya yang baru tentang pembinaan pengeolaan rumah susun milik.
"Saya telah disumpah untuk menjalankan konstitusi, saya tidak punya urusan dengan Anda semua. Kalau mau ukur kuat-kuatan, siap-siap saja, nanti kami akan tunjukkan," ujar Anies merujuk kepada para pengembang Apartemen Lavande yang dianggap melanggar pergub itu.
<!--more-->
Sayang, pergub tak cukup bergigi karena konflik di apartemen masih terus terjadi. Keriuhan di Lavande juga terjadi di tengah menghangatnya pesta demokrasi pemilihan presiden, dan Tempo mendapati sejumlah ‘kontrak’ warga apartemen bersedia memilih capres tertentu atas advokasi yang didapat.
- Pungli Sertifikat Tanah Gratis dari Jokowi
Pada pekan pertama Februari , Tempo menemukan kalau sejumlah warga penerima sertifikat tanah dari Presiden Joko Widodo dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi korban pungutan liar. Praktik pungli merata karena Tempo mendapatinya di Grogol Utara, Pisangan Baru Timur, dan Pondok Cabe Ilir. Setiap dari mereka mengaku dimintai uang hingga jutaan rupiah oleh pengurus lingkungan atau pemerintahan setempat.
Berita-berita temuan itu cukup viral sehingga Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Polres Jakarta Timur dan Polres Jakarta Selatan menyatakan turun menyelidiki. Gubernur Anies Baswedan pun menyatakan merotasi sejumlah lurah karena temuan itu. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur juga mengancam memecat anggotanya yang terlibat.
Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Harison Mocodompis mengatakan temuan serupa pernah terjadi di Bogor, Jawa Barat dan Banten. Namun menurut dia, skalanya sangat kecil. "Yang begini-begini ada saja walaupun kalau dibandingkan dengan jutaan sertifikat yang didaftarkan itu ga ada apa-apanya," ujarnya.
MARET
- Vonis Penjara untuk Hercules Rosario Marshal
Nama Hercules Rosario Marshal kembali menjadi buah bibir setelah Polres Metro Jakarta Barat menyeretnya ke pengadilan dalam kasus pendudukan lahan milik PT Nila Alam di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Nama Hercules tak asing dalam peta premanisme ibu kota. Majelis hakim pun memvonisnya bersalah meski hanya menjatuhkan hukuman penjara selama delapan bulan—jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama tiga tahun.
Vonis bersalah dan hukuman bui itu adalah yang ketiga kalinya untuk Hercules. Sedang untuk Polres Jakarta Barat, apresiasi mengalir karena ketegasannya memberantas premanisme.
- Peresmian MRT Jakarta
Presiden Joko Widodo ditemani di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan MRT Jakarta, moda transportasi massal dan cepat pertama di Indonesia, juga yang pertama memiliki jalur di bawah tanah, pada 24 Maret 2019. Antusiasme masyarakat menyertai peresmian yang berlangsung di tengah menghangatnya pesta demokrasi pemilihan presiden itu, di mana Jokowi adalah peserta inkumbennya.
Momen peresmian MRT juga ikut menyembulkan nama mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namanya ikut dielukan dan kehadirannya saat menjajal kereta itu juga mendapat perhatian besar masyarakat dan para pendukungnya. Sebelum diresmikan, PT MRT Jakarta telah melakukan uji coba publik selama satu bulan dengan sistem booking tiket. Hasilnya, 407.040 tiket ludes.
APRIL
- Anies Revisi Pergub PBB Gratis
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi peraturan gubernur sebelumnya tentang penggratisan PBB untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 milliar. Hal ini sempat menjadi perbincangan karena dalam revisi disebutkan PBB gratis hanya berlaku sampai 2019.
Anies membantah bahwa itu berarti mulai 2020 PBB gratis akan dihapuskan. Menurut dia, Pemda DKI hanya akan kembali membuat revisi pergub tersebut tahun depan, dengan tidak menghilangkan penggratisan tersebut. "Revisi kan artinya bisa ditambah, misalnya sekarang nih berlaku untuk NJOP rumah Rp 1 miliar, boleh nggak besok di bawah Rp 2 miliar? Boleh kan?" ujarnya.
<!--more-->
- Banjir
Banjir menerjang sejumlah wilayah di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. BPBD DKI mencatat 13 wilayah terdampak. Akibatnya, dua orang meninggal dan sekitar tiga ribu warga terpaksa mengungsi . Berita banjir bulan ini banyak dibaca bukan hanya tentang luasan dan dampaknya, tapi juga perbandingan cara Anies dan Ahok dalam menghadapi bencana serupa. Plus kesaksian-kesaksian dari warganya tentang perbandingan itu.
Masih soal banjir April ini, saling menyalahkan Anies dengan Menteri Perhubungan atas sebab banjir di kawasan Cawang, Jakarta Timur, juga sempat viral. Diawali Anies yang memperingatkan kontraktor proyek kereta light rail transit (LRT) Jabodebek dan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) agar mematuhi AMDAL yang kemudian dibalas Budi Karya meminta Anies tak asal menyalahkan tanpa data.
MEI
- Tengku Zulkarnain Ditolak
SMAN 70 Jakarta menarik izin kegiatan itikaf Ramadan yang mengundang penceramah Tengku Zulkarnain sebagai pengisi tausiah. Zulkarnain, juga Wakil Sekjen MUI, dianggap terafiliasi dalam politik di Pemilu Presiden 2019. Seperti diketahui, pemilu itu menciptakan polarisasi yang cukup kuat di tengah masyarakat dan di antara perkubuan sengit itu Zulkarnain sempat dikecam menyebarkan hoax.
- Demo Rusuh 22 Mei
Kerusuhan yang dipicu demo para pendukung capres Prabowo Subianto cukup lama menjadi trending topic. Diawali dengan massa pendukung Prabowo mengikuti arahan tokoh-tokoh pemenangannya menolak kekalahan dengan berdemonstrasi di depan Bawaslu, kerusuhan yang kemudian terjadi selama beberapa hari menghiasi seluruh media massa nasional.
Termasuk di dalamnya pemberitaan tentang para korban yang berjatuhan, tuduhan provokator ambulans bawa batu, tindak kekerasan aparat Brimob dalam menyisir para pelaku kerusuhan, hingga sepak terjang Gubernur Anies Baswedan menghadapi dan di tengah situasi kerusuhan itu. Secara keseluruhan, kerusuhan 21-23 Mei itu menyebabkan 10 orang tewas. Sembilan orang di antaranya diterjang peluru dan satu terkena hantaman benda tumpul.
JUNI
- Petisi Anti Rizieq Shihab
Petisi online bertajuk "Cabut Status WNI Rizieq Shihab" dibuat netizen di laman Change.org pada 17 Mei 2019. Dukungan terhadap petisi tersebut menguat, mengaitkan pimpinan FPI itu sebagai orang yang paling bertanggungjawab atau otak di balik segala provokasi pasca hasil Pemilu 2019. Petisi itu lalu ditanggapi, di antaranya dengan petisi yang berseberangan.
- Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi
Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terungkap telah menerbitkan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan di Pulau D di proyek reklamasi di Teluk Jakarta. IMB diterbitkan atas nama Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, sebagai pengembang pulau buatan seluas 312 hektare tersebut.
IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 terbit pada November 2018 itu mengejutkan lalu viral karena di waktu yang bersamaan Anies masih 'menyandera' rancangan dua perda tentang tata ruang dan rencana zonasi di pulau reklamasi. Penyanderaan sebagai satu bentuk penolakannya atas proyek reklamasi.
Anies tak pelak menerima kritik dan sindiran, tak terkecuali dari mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Anies mengeluarkan beberapa kali pernyataan tertulis menghadapi derasnya kritikanitu, termasuk yang datang dari Ahok.
IMAM HAMDI | M JULNIS FIRMANSYAH | YUSUF MANURUNG