TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan petugas pelayanan PT Transjakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperjelas status mereka setelah mengalami pemecatan. Mereka menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota, Kantor Gubernur DKI Jakarta.

"Kami ingin meminta kejelasan status kami," ujar salah satu pendemo Cahyo di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin 30 November 2019.

Cahyo menyebut sekitar seribu petugas layanan Transjakarta mulai dari petugas layanan bus, halte hingga pengamanan yang berstatus magang perhari ini diberhentikan oleh Transjakarta setelah selesai menjalani masa magang selama enam bulan. Padahal, kata Cahyo, mereka dijanjikan untuk diangkat menjadi karyawan saat proses seleksi.

Dia menambahkan, saat itu pihak Transjakarta berjanji akan mengangkat mereka setelah menjalani magang selama 3 bulan. Namun, lanjut dia, setelah mangang 3 bulan pada September lalu Transjakarta kemudian menawarkan untuk perpanjangan magang 3 bulan lagi.

"Saat itu orang Transjakartanya bagi yang mau lanjut silakan bagi yang tidak, tidak apa-apa. Dengan berat hati kami waktu itu lanjut lagi tiga bulan," ujarnya.

Cahyo menyebutkan pada 27 Desember kemarin Transjakarta memanggil petugas magang untuk datang hari ini. Dalam pertemuan itu, Transjakarta memberikan sertifkat sebagai tanda magang tiga bulan kedua ini selesai.

Hal tersebut kata Cahyo membuat karyawan magang tersebut kecewa, lantaran janji untuk dijadikan pegawai kontrak tidak terjadi. "Terus ngapain kami enam bulan digaji dua juta per bulan kalau tidak jadi kontrak," ujarnya.

Cahyo menilai pelayanan yang dielu-elukan Transjakarta sebagai transportasi terbaik tidak sesuai dengan kondisi di internal Transjakarta. "Katanya ini transportasi yang dibangga-banggakan, tapi mana," ujarnya.

Para pegawai meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak lepas tangan terhadap masalah ini. Menurut mereka, Anies harus bertanggungjawab karena Transjakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah.

"Jangan lepas tangan ini kan BUMD," ujar Cahyo.